Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano berharap pengelolaan dana desa atau dana kampung harus tetap sasaran dan tepat guna. Hal ini dikatakan mengingat dana desa yang diberikan dari Pemerintah pusat cukup besar.
"Saya berharap dana desa terbit digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakatnya. Harus tepat sasaran dan tepat guna," kata BTM sapaan akrabnya saat meresmikan kantor Lurah Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Jumat (28/12/2018).
Dikatakan, Pemerintah di kelurahan harus mampu merealisasikannya dalam program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan.
"Pengawasan juga harus diperketat. Bila tepat sasaran dijamin masyarakat penerima akan mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya," ujarnya.
Guna memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut, BTM sapaan akrabnya juga meminta pihak Saber Pungli Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi untuk sama-sama melakukan pengawasan akan dana tersebut.
"Tahun depan setiap kelurahan di Kota Jayapura akan menerima dana Desa sebesar 300 juta lebih dan juga ada beberapa dana lainnya. Jadi total secara keseluruhan ada sekitar Rp800 juta lebih. Dana sebesar ini harus diperuntukkan dengan baik," katanya.
BTM menambahkan, dana desa ini adalah bagian dari program Pemerintah pusat untuk percepatan Pembangunan desa dan juga pengentasan kemiskinan.
"Pentingnya pengawasan agar lurah dan perangkatnya tidak berurusan dengan pidana," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatur Mote menegaskan penggunaan dana desa di kampung-kampung harus mendapatkan pengawasan agar dalam pengelolaannya tepat sasaran.
"Dana desa di Papua cukup besar, sehingga dipergunakan dengan mekanisme agar masyarakat merasakan manfaatnya. Program Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai data, penerima manfaat dari pembangunan sebanyak 70 persen berada di kampung-kampung," katanya.
Menurutnya, kini pola pembangunan yang digunakan tidak lagi dengan pola dari atas ke bawah melainkan sebaliknya.
"Pembangunan selalu difokuskan di kampung-kampung. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan provinsi meluncurkan program-program pro masyarakat guna menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)," ujarnya. (*)
