Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa menilai mestinya para pengambil kebijakan di pusat dan Provinsi Papua mencari solusi penyelesaian konflik antara organisasi Papua Merdeka atau OPM dengan aparat keamanan di Kabupaten Nduga.
Ia mengatakan, di tingkat provinsi, gubernur, wakil gubernur, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, Kapolda, Pangdam, Kepala Badan Intelijen Negara dan pihak terkait lainnya mesti menyatukan persepsi mencari solusi terbaik buat rakyat sipil di Nduga yang terus menjadi korban akibat pertikaian antara OPM dan aparat keamanan di wilayah tersebut.
“Bukan justru mempermasalahkan sikap Wakil Bupati Nduga yang nyatakan akan mendur dari jabatannya. Saya duga, itu sebagai sikap beliau karena tidak mau rakyat sipil di Nduga terus korban akibat situasi yang terjadi di wilayah itu,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (7/1/2020).
Menurutnya, hingga kini warga sipil masih menjadi korban akibat konflik antara OPM dan aparat keamanan terus terjadi di Nduga. Belum lagi ribuan warga dari beberapa kampung di Nduga yang sejak setahun terakhir mengungsi ke berbagai kabupaten terdekat dan wilayah yang dianggap aman.
“Para warga ini kehilangan hak hidup layak, hak ekonomi, juga hak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Kadepa menyatakan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang membunuh belasan pekerja jalan trans Papua di Nduga pada akhir 2018 lalu. Akan tetapi, ia tidak ingin aparat keamanan yang dikerahkan ke Nduga untuk mengejar para pelaku menyebabkan jatuhnya korban dari pihak warga sipil.
“Selama ini aspirasi Pemerintah Kabupaten Nduga dan Papua tentang krisis warga Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat. Padahal pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Yonas Nusy mengatakan Pemprov Papua dan DPR Papua mesti segera memanggil Bupati Nduga, DPRD Nduga dan pihak terkait lainnya membicarakan langkah apa yang mesti diambil menyikapi rencana mundurnya Wabup Nduga.
Menurutnya, perlu ada sikap dari para pengambil kebijakan di tingkat provinsi terkait sikap Wabup Nduga tersebut, karena tidak menutup kemungkinan pejabat kabupaten/kota lain di Papua akan melakukan hal serupa ketika merasa aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah pusat atau merasa berjuang sendiri melindungi warganya.
“Wakil Bupati Nduga inikan bikin pernyataan tidak asal pernyataan. Pastikan ada persoalan. Berarti ada sesuatu yang sangat fatal sehingga Wakil Bupati Nduga itu menyatakan sikap untuk mundur,” kata Yonas Nusy.
Nusy menyayangkan lambannya Pemprov Papua dan DPR Papua menyikapi rencana munculnya Wabup Nduga. Padahal ia menilai masalah tersebut mestinya diselesaikan oleh pimpinan di daerah.
“Bicarakan di daerah dulu masalah ini. Mesti ada sikap dari pimpinan lebih tinggi di daerah. Tidak mungkin Wabup Nduga berjuang dan bicara sendiri,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
