Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pengurus Besar Pusat Pengendali Masyarakat Adat Pengunungan Tengah Papua, Agustinus Somau meminta Pemerintah Provinsi Papua segera menjadwalkan ulang pembahasan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia dan rencana penambahan Blok Wabu. Rapat itu terus tertunda tanpa ada kepastian kapan akan dilangsungkan.
Hal itu dinyatakan Agustinus Somau saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Jumat (9/7/2021). Agustinus Somau menyatakan pihaknya pernah diundang Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy untuk menghadiri rapat membahas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dan rencana penambangan Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Rapat itu seharusnya berlangsung pada 28 April 2021.
Ia menyatakan Pengurus Besar Pusat Pengendali Masyarakat Adat Pengunungan Tengah Papua (P2MA-PTP) saat berkepentingan materi rapat itu. Apalagi rapat pada 28 April 2021 rencananya akan dihadiri Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI, Bupati Mimika, Direktur utama PT Mind ID, Presiden Direktur PTFI, Ketua DPRD Mimika, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Papua, dan Rektor Uninversitas Cenderawasih.
Rapat itu juga mengundang sejumlah lembaga/organisasi masyarakat adat yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan Wilayah Izin Usaya Pertambangan (WIUP) eks areal konsensi Kontrak Karya PTFI, termasuk Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa), Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko), Lembanga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), dan P2MA-PTP.
Baca juga: Mimika dapat Rp300 miliar dari keuntungan bersih Freeport
Dirjen Minerba dijadwalkan membahas kebijakan umum kepemilikan saham PTFI oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Direktur Utama MIND ID dijadwalkan untuk menjelaskan komposisi pembagian saham PTFI. Sementara manajemen PTFI akan menjelaskan masalah masyarakat adat di lokasi tambang yang terdampak aktivitasnya.
Agustinus Somau menyatakan rapat yang dijadwalkan pada 28 April 2021 itu tidak pernah terlaksana, namun hingga kini belum dijadwalkan ulang. “Kenapa sampai sekarang belum ada pertemuan soal pembahasan Blok Wabu? Itu kami tunggu-tunggu, tapi kelihatannya ditiadakan,” ujar Somau pada Jumat.
Somau menyatakan rapat tersebut harus dijadwalka ulang, sehingga pihaknya segera mengetahui perkembangan informasi terkait PTFI dan Blok Wabu. “Saya berharap Pemprov Papua segera menjadwalkan ulang pertemuan yang hingga kini masih tertunda, entah apa alasannya,” ujarnya.
Sekretaris P2MA-PTP Yohanes Mote juga menegaskan rapat itu penting agar pihaknya segera mengetahui rencana penambangan Blok Wabu. “[Semoga] dapat terlaksana dengan baik, aman, dan lancar, [agar] kita dapat menemukan solusi,” ujarnya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
