Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dinilai melewatkan banyak momentum membicarakan solusi terbaik penyelesalain masalah di Papua, dengan pemerintah pusat.
Pernyataan itu dikatakan anggota DPRP dari Komisi Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Laurenzus Kadepa, kepada Jubi, Minggu (14/11/2021).
Menurutnya, dalam sebulan terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua kali datang ke Papua. Pada awal Oktober 2021, Jokowi ke Papua untuk membuka pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali ke provinsi tertimur Indonesia tersebut untuk penutupan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI, Sabtu (13/11/2021).
Katanya, kehadiran Jokowi di Papua itu mestinya dimanfaatkan Pemprov Papua, DPRP, dan MRP untuk memfasilitasi pertemuan para tokoh dari wilayah konflik dengan Presiden.
“Para pihak ini dapat menyampaikan langsung aspirasi warga dari wilayahnya. Misalnya penarikan pasukan non-organik dan lainnya. Banyak kali Pak Jokowi ke Papua, tapi tidak ada keuntungan bagi kondisi Papua. Ini momentum yang disia-siakan,” kata Laurenzus Kadepa.
Ia mengatakan dengan begitu Jokowi tidak hanya sekadar datang membuka pelaksanaan PON XX, menutup event Peparnas dan membeli karya pengrajin Papua, semisal noken.
Akan tetapi, kedatangan Presiden Jokowi mestinya dimanfaatkan membicarakan bagaimana mencari solusi penyelesaian masalah konflik di Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, dan daerah lain di Bumi Cenderawasih, lewat dialog antara pemerintah pusat, pemrintah daerah, dan tokoh masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, dan MRP ini masih jalan di tempat, tidak ada terobosan sama sekali. Momentum terbaik dilewatkan,” ujarnya.
Laurenzus Kadepa mengatakan pimpinan DPRP, MRP, dan gubernur mestinya berkoordinasi agar dalam kunjungan Jokowi ke Papua, ada jadwal bertemu para tokoh dari wilayah konflik.
“Pemprov Papua bersama DPR Papua, dan MRP harusnya mendorong agenda pertemuan bersama masyarakat. Mediasi para tokoh masyarakat dari daerah konflik bertemu presiden agar mereka menyampaikan aspirasinya,” ucap Kadepa.
Baca juga: Ketua MRP kesal Jokowi tak pernah singgahi Kantor MRP
Sebelumnya, Ketua MRP, Timotius Murib, menyatakan kesal karena Presiden Jokowin sudah 13 kali mengunjungi Papua, namun tidak pernah menyinggahi MRP.
Timotius Murib menyatakan kantor MRP merupakan honai orang asli Papua, karena MRP merupakan lembaga representasi kultural yang resmi dibentuk negara.
“Sudah 13 kali Jokowi kunjungi ke Papua, tapi tidak pernah injak di honai orang Papua di MRP. Jokowi itu orang baik, seharusnya datang di honai ini, agar kami sampaikan aspirasi kami, tapi itu tidak terjadi,” kata Murib, akhir Oktober 2021 lalu.
Katanya, karena tidak pernah menyinggahi kantor MRP, Jokowi dinilai tidak memahami aspirasi orang asli Papua, termasuk dalam perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
“Saya sebagai Ketua MRP sangat kesal. Coba Jokowi datang singgah di honai, kapan kami tunggu, agar kami bisa duduk bicara dan aspirasi ini bisa dibangun kembali,” ujar Murib. (*)
Editor: Dewi Wulandari
