Papua No.1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Proses vaksinasi bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura, hingga saat ini masih terus berlangsung dan telah mencapai 60 persen dari total 87.226 warga sasaran. Sedangkan sisanya 40 persen adalah golongan masyarakat yang menolak untuk divaksin dengan berbagai alasan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura terus mengatur strategi guna memperlancar proses vaksinasi kepada masyarakat, dengan menyiapkan bahan kontak seperti sembako di setiap titik atau tempat serbuan vaksinasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lie mengatakan, penyiapan bahan kontak seperti sembako ini, agar masyarakat bisa datang dan ikut dalam program vaksinasi.
“Bahan sembako berupa beras, daging ayam, telur ayam, kacang hijau, jahe merah disediakan oleh Dinas Sosial, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura,” ujar Khairul di Sentani, Senin ( 22/11/2021).
Bahan kontak sembako, kata Lie, sebagai nutrisi bagi imun tubuh, juga sebagai penyemangat bagi masyarakat agar senantiasa menjaga kebugaran tubuh mereka, sampai vaksinasi berikutnya.
Menurutnya, stok vaksin yang tersedia pada Dinas Kesehatan hingga kemarin 21 november 2021, untuk vaksin Sinovac sebanyak 5.200 dosis dan Moderna sebanyak 238 dosis. Stok vaksinasi ini akan bertahan hingga awal atau pertengahan Maret 2022.
“Animo vaksinasi dosis 3 masih belum maksimal. Tapi tahapan pelaksanaan masih tetap dilaksanakan di lingkup petugas kesehatan. Sementara vaksin dosis dua di masyarakat tetap berjalan sesuai jadwal dan animonya cukup baik,” jelasnya.
Disinggung soal kasus pasien Covid, Khairul mengaku, hingga saat ini belum ada satu pun pasien baru yang ditangani oleh medis sejak 9 November lalu.
“Jadi kasus 2 orang yang ditangani saat ini secara isoman dari Sentani Timur, mereka baru melakukan perjalanan tugas dari luar Kabupaten Jayapura. Pasien sedang diawasi dan ditangani sesuai prosedur serta sudah mendapatkan obat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Piet Hariyanto Soyan mengatakan penanganan pasien Covid-19 di Kabupaten Jayapura, hendaknya tidak mengikuti aliran dana yang diterima. Menurutnya, pelayanan dan penanganan pasien harus realistis, berupa laporan anggaran, kebutuhan fasilitas, hingga dengan tren grafik penyelesaian kasus Covid-19 yang dilakukan.
“Belum ada pemberitahuan atau laporan tertulis yang disampaikan kepada kami di dewan, secara khusus kepada komisi yang membidangi kesehatan. Dalam waktu dekat akan kami lakukan hearing dengan Dinas Kesehatan, sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang kami temui di lapangan,” katanya. (*)
