Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pihak pemerintah mengklaim selama ini telah berupaya melaksanan dialog sebagai cara damai menyelesaikan masalah di Papua.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais, Soleman B Ponto, mengatakan upaya itu hingga kini belum terwujud.
“Masalah dialog, sudah mulai dicoba. Tapi saya tidak tahu kenapa tidak terjadi hingga kini,” kata Solemen Pontoh dalam diskusi daring tentang Papua, Jumat (27/8/2021) malam.
Ia mengakui dalam dialog antara pemerintah dan pihak di Papua mesti dimediasi oleh pihak ketiga. Akan tetapi hingga kini pihak ketiga itu belum ada.
“Harus ada orang tengah dan di Papua sampai sekarang belum ada. Apakah tidak mau atau tidak. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi,” ujarnya.
Soleman Ponto juga meminta para pihak sebaiknya mendukung upaya pemerintah melakukan yang terbaik untuk Bumi Cenderawasih dan masyarakatnya.
Langkah itu dinilai lebih tepat dibandingkan terus mengobarkan aksi perlawanan terhadap apa yang diyakini benar, dan menyebabkan selalu ada korban.
“Pemerintah tujuannya berbuat terbaik dan dunia internasionl melihat apa yang diperbuat pemerintah. Tapi pemerintah mesti didukung tidak bisa kerja sendiri, mesti jalan bersama. Kalau semangat pertempuran terus dikobarkan, selalu jatuh korban dari rakyat tak berdosa,” ucapnya.
Katanya, pemerintah tak akan mundur sejengkalpun dalam mempertahankan provinsi tertimur Indonesia itu. Untuk itu, para pihak jangan selalu mengatasnamakan rakyat dan menuntut referendum.
“Tidak akan pernah ada pemungutan suara lagi (referendum). Status Papua sudah final, sudah selesai. Kita laksanakan saja Otsus,” katanya.
Baca juga: Mantan Kabais: Ada perbedaan pandangan mengenai status Papua
Salah seorang peserta diskusi, Pendeta (Pdt) Ferry H Kakiay, mengatakan sah saja Pemerintah Indonesia menyatakan status Papua sudah final. Akan tetapi, tidak bisa memaksa para pihak di Bumi Cenderawasih menerima klaim itu.
Menurutnya, orang Papua yang merasakan situasinya. Mereka hingga kini tidak enjoy di tanahnya sendiri.
“Memang sejarah Papua harus diluruskan. Bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), membuat penelitian dan merumuskan empat akar masalahn dan penyelesaiannya. Salah satunya mengenai status dan sejarah politik Papua,” kata Pdt Ferry Kakiay.
Ia berpendapat pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih. Ini dapat dilihat dari empat akar masalah Papua hasil penelitian LIPI pada 2009 silam, tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.
Katanya, pemerintah justru membuat kebijakan lain terhadap Papua. Akan tetapi kebijakan itu tidak dapat mengurai sengkarut masalah di sana.
“Kenapa tidak buka diri untuk berdialog. Kalau memang Papua harus terlepas kenapa tidak?” ujarnya.
Pdt Ferry H Kakiay mengatakan pemerintah akan terus berupaya mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI. Salah satu alasannya, karena wilayah itu memiliki kekayaan sumber daya alam.
Namun para pihak di Papua diperkirakan akan terus berupaya melepaskan diri, apabila kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan.
“Lebih baik duduk bersama mencari jalan keluar, bagaimana ada dialog yang baik agar masalah diselesaikan dan tak berlarut-larut,” ucapnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
