Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, hak asasi manusia dan keamanan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Orgenes Wanimbo menilai para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di Papua seakan telah melupakan nasib warga Nduga yang mengungsi ke sejumlah kabupaten. Padahal, ribuan warga Nduga masih berada di pengungsian dan belum kembali ke tempat asalnya.
Wanimbo menyatakan pasca-pembunuhan para pekerja jalan trans Papua di Kabupaten Nduga pada 2 Desember 2018 lalu, terjadi konflik bensejata berkepanjangan di wilayah itu. Pasukan gabungan TNI/Polri menggelar operasi gabungan mengejar kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dipimpin Egianus Kogoya, kelompok bersenjata yang menyatakan bertanggungjawab atas pembunuhan itu.
Baca juga Sekolah darurat anak pengungsi Nduga di Wamena sudah rusak
Situasi itu membuat puluhan ribu warga dari berbagai kampung di Nduga mengungsi ke sejumlah kabupaten terdekat, seperti Jayawijaya, Timika, dan Lanny Jaya. Di pengungsian, mereka dengan berbagai ketebatasan, dan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.
“Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua secara kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Nduga, maupun pemerintah pusat terkesan telah melupakan masalah dan pengungsi Nduga. Tidak lagi upaya membicarakan apa solusi bagi ribuan pengungsi Nduga. Padahal kondisi masyarakat Nduga mesti dipulihkan,” kata Orgenes Wanimbo kepada Jubi, Selasa (18/6/2019).
Baca juga Tim investigasi Nduga : Puluhan ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata
Wanimbo menyatakan seharusnya seluruh pengambil kebijakan dan pihak terkait duduk bersama, membicarakan langkah untuk menyelesaikan masalah Nduga, khususnya nasib para pengungsi Nduga yang berada di Jayawijaya, Timika, dan Lanny Jaya.
Wanimbo mengingatkan masalah pengungsi Nduga telah menjadi isu internasional, dan pembiaran terhadap nasib para pengungsi Nduga bisa mengundang sorotan dunia internasional. Indonesia bisa dinilai sebagai Negara yang tidak mampu menjamin keamanan warganya.
Baca juga Tim Investigasi Kasus Nduga rekomendasikan dialog untuk atasi krisis pengungsi Nduga
“Kami harap Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua secara kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Nduga, pemerintah pusat dan pihak terkait lain tidak melupakan masyarakat Nduga. Pemerintahan ada karena ada rakyat, kalau tidak ada rakyat untuk siapa pemerintahan dan pembangunan,” ujarnya.
Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan penanganan kondisi Nduga berdampak luas karena tidak adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nduga, Pemerintah Provinsi Papua, dan TNI/Polri.“Selain itu, beberapa daerah di Nduga belum bisa disentuh aparat karena merupakan basis kelompok bersenjata,” kara Frits Ramandey. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
