Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw menyatakan pemekaran provinsi di Papua tidak bisa hanya berdasarkan analisis intelijen. Hal tersebut dikatakan Mathius Awoitauw menjawab pertanyaan Jubi terkait wacana pemekaran provinsi di Papua yang disebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan analisis intelijen.
“Betul, Mendagri menyampaikan DOB Papua Selatan dan lainnya, itu berdasarkan data intelijen. Tapi tidak bisa, mesti berdasarkan kajian akademik,” kata Mathius Awoitauw usai bersama tim pemekaran Provinsi Papua Tabi bertemu DPR Papua, Jumat (1/11/2019).
Menurutnya, tidak ada dalam mekanisme proses pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB berdasarkan kajian intelijen, akan tetapi mesti menggunakan kajian akademik dan harus ada aspirasi dari bawah (masyarakat).
Katanya, apa yang disampaikan pihaknya kepada pemerintah pusat beberapa waktu sudah jelas. Akan tetapi kini ada informasi yang menyebut pemekaran berdasarkan data intelijen.
“Ini yang harus kami konfirmasi balik (ke pemerintah pusat) lagi supaya menjadi satu data yang bersama-sama. Kalau presiden kan waktu menerima 61 orang menyatakan oke, dua atau tiga (provinsi) kami (Presiden) menunggu informasi dari bawah,” ujarnya.
Ketua Tim Sukses DOB Papua Tabi, George Awi mengatakan, pihaknya telah melengkapi semua dokumen dan syarat lainnya yang dibutuhkan untuk pembentukan Provinsi Papua Tabi.
“Dari sisi dokumen pembentukan Provinsi Papua Tabi, kami sudah siap,” kata George Awi.
Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay tersebut, pihaknya juga sudah menyiapkan dokumen akademik yang akan diserahkan ke DPR Papua, setelah lembaga tersebut merampungkan pembentukan alat kelengkapan dewan. (*)
Editor : Edho Sinaga
