Papua No.1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Kebangkitan masyarakat adat tetap menjadi program utama, selain pendidikan dan kesehatan pada tahun kedua masa kepemimpinan Bupati Mathius Awoitauw. Salah satu perwujudan kebangkitan masyarakat adat tersebut ialah pembentukan pemerintahan kampung adat.
Saat ini telah terbentuk sebanyak 14 pemerintahan kampung adat dari 134 kampung dan lima kelurahan di Kabupaten Jayapura. Selain itu, ada 34 kampung persiapan pemerintahan kampung adat, dan 18 Dewan Adat Suku (DAS) di 19 distrik.
“Sistem pemerintahan adat masih belum direspon positif oleh jajaran birokrasi. Namun, kita tidak tidak boleh kehilangan akal untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Siapa pun pemimpinnya, itu harus terus dilakukan,” kata Bupati Awoitauw, Minggu (15/12/2019).
Dia mengatakan, selain bidang pendidikan dan kesehatan, kebangkitan masyarakat adat menjadi program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Jayapura. Rencana pembangunan itu berlaku selama 25 tahun.
“Papua sudah diberi ruang oleh negara melalui otsus (otonomi khusus) untuk mengakselerasi kemajuan (pembangunan). Itu harus dimulai dari (pemberdayaan) kearifan lokal yang menjadi kekuatan untuk membangun sumber daya manusia Papua,” jelas Awoitauw.
Bupati Awoitauw menyontohkan India dan Jepang sebagai negara yang dianggapnya berkomitmen tinggi dalam menjaga nilai-nilai budaya di tengah arus globalisasi. Komitmen itu sepatutnya juga terjadi di Papua.
“Di Papua, sebelum pemerintah (ada negara), dan agama masuk, masyarakat sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri dan sangat kuat. Hal yang menarik ialah sistem tersebut identik dengan luas tanah yang dimiliki (komunal),” tegasnya.
Awoitauw melanjutkan sejumlah kewenangan pemerintahan kabupaten akan dilimpahkan (didesentralisasikan) kepada distrik. Sebagai tahap awal, kebijakan itu diterapkan di enam distrik mulai tahun depan.
“Regulasinya sedang dikerjakan oleh Lembaga Administrasi Negara, dan pada 2020 ada enam distrik sebagai pilot project (percontohan). Distrik lain akan menjadi pusat pemberdayaan, pelatihan dan informasi,” jelasnya.
Walaupun belum direspon positif jajaran birokrasi pemerintahan, program kebangkitan atau revitalisasi masyarakat adat didukung sejumlah kalangan di Kabupaten Jayapura. Dukungan tersebut termasuk dari para pemuka adat setempat.
“Banyak terobosan yang dilakukan (Pemerintah Kabupaten Jayapura). Khususnya, ruang partisipasi bagi masyarakat adat,” kata Ketua DAS Youwari Yehuda Demetouw.
Pengakuan senada diutarakan Ketua DAS Elseng Pieter Damtru. “Masyarakat adat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di kampung masing-masing.” (*)
Editor: Aries Munandar
