Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Jayapura, Jubi – PDAM Jayapura, tahun 2018 ini, bakal memasang 2.000 sambungan rumah tangga bersubsidi. Bantuan subsidi itu merupakan dana hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Umum PDAM Jayapura, Entis Sutisna, mengatakan bantuan hibah bagi kalangan menengah ke bawah diberikan setiap tahun. Tahun ini, pemasangan 2.000 jaringan air bersih untuk MBR akan difokuskan untuk Kota dan Kabupaten Jayapura.
“Warga yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memasang sambungan air PDAM hanya membayar biaya pemasangan sebesar Rp750 ribu. Ini sangat murah jika dibandingkan biaya regular Rp 1,6 juta,” kata Entis, kepada Jubi, Jumat (12/1/2018).
Hal ini dilakukan agar MBR tak terbebani saat jaringan air bersih dipasang di rumahnya. Karena masih bersifat status pengajuan ke pemerintah pusat melalui pemerintah daerah maka harus diajukan untuk membuat daftar siapa penerima dan petugas bakal turun lapangan untuk menyurvei beberapa kriteria MBR sebagai penerima bantuan hibah.
“Acuan program bantuan hibah untuk MBR adalah daya listrik di setiap rumah 450 volt ampere (VA) hingga 1.300 VA,” ujar dia.
Entis mengungkapkan hasil survei di lapangan bakal diverifikasi kembali untuk menentukan sasaran bantuan hibah pemasangan sambungan rumah tangga. Hasil verifikasi itu dilaporkan ke pemerintah pusat.
Apabila disetujui pemerintah pusat, pemasangan sambungan rumah tangga MBR segera dikerjakan.
“Kami optimis ini bisa selesaikan ini dua bulan dimana biasanya akhir tenggat penyelesaian adalah bulan November,” papar dia.
Disinggung mengenai kualitas pelayanan terhadap pelanggan air, Entis menjelaskan persoalan ihwal pasokan air bersih saat ini pihaknya kurang dari 855 detik/liter dari 22 titik air dan selama kurang lebih 16 jam per hari secara rata pelayanan kepada masyarakat.
Dirjen Cipta Karya PU-Pera, Sri Hartoyo, menambahkan Pamsimas merupakan intervensi pemerintah dalam pembangunan akses air minum dan sanitasi. Intervensi dilakukan melalui penentuan daerah-daerah yang bakal diprioritaskan.
"Tidak semua desa bermasalah dari sisi infrastruktur air minum dan sanitasi. Pokoknya akan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Jadi money follow program," kata Sri menjelaskan.
Selain itu, mulai tahun 2018 program ini akan diintegrasikan dengan program padat karya tunai atau cash for work menggunakan dana desa. Dengan demikian, pengerjaan infrastruktur akses air bersih akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sebanyak 30 persen anggaran untuk proyek Pamsimas akan masuk untuk meningkatkan program cash for work.
Menurut Sri, pembangunan program sanitasi dan air minum ini membutuhkan anggaran senilai Rp 300 juta per desa. Anggaran bersumber dari APBN, hibah, maupun sumber dana yang lain.
Sri menjelaskan mulai awal tahun 2018 Pamsimas padat karya menyasar 100 desa di 10 kabupaten. Desa tersebut berada di daerah yang memiliki banyak anak kategori stunting.
"Pembangunan ini berkolaborasi dengan kementerian lain," jelas Sri. (*)
