Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Carut marut persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020 semakin terlihat dari para pemangku kepentingan yang tidak memahami wilayah kerjanya masing-masing. Saat bertemu dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Panitia Besar atau PB PON XX Papua mengeluhkan Dinas Olahraga dan Pemuda Papua yang mengambil alih beberapa tugas dan wewenang PB PON XX Papua.
Kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang membidangi urusan olahraga, Kepala Staf PB PON XX Papua, Franky Beneftar mengeluhkan langkah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi (Disorda) Papua yang mengambil-alih beberapa tugas dan wewenang PB PON XX Papua. Keluhan itu disampaikan Beneftar saat Komisi V DPRP melakukan inspeksi mendadak ke Kantor PB PON XX Papua di Jalan Ampibi Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Kamis (4/7/2019).
“Sejak awal kami sudah menyarankan kepada Ketua Harian PB PON XX Papua, agar Dinas Olahraga dan Pemuda Papua jangan mengambil alih tugas PB PON XX Papua. Misalnya, dokumen administrasi persiapan penyelenggaraan PON seharusnya kami pegang,” Franky Beneftar kepada Komisi V DPRP.
Akan tetapi, hingga kini Disorda Papua masih menyimpan dan tidak membagikan salinan sejumlah dokumen yang dibutuhkan PB PON XX Papua untuk menjalankan tugas mereka. Beneftar mencontohkan, hingga saat ini PB PON XX Papua belum memiliki salinan surat keputusan 47 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON XX Papua. PB PON XX Papua juga tidak memiliki data persebaran pembangunan arena pertandingan (venue) di setiap klaster PON XX Papua.
Beneftar menyatakan meskipun pembangunan arena pertandingan merupakan tanggungjawab Disorda Papua, PB PON XX tetap membutuhkan dokumen administrasi yang terkait dengan penyiapan arena pertandingan di setiap klaster. Apalagi, pelaksanaan PON XX Papua tergolong rumit, karena dilangsungkan di lima klaster atau gugus wilayah berbeda, yaitu Jayapura, Biak, Jayawijaya, Mimika, dan Merauke.
“Saya pribadi sampai sekarang juga belum tahu pasti di mana saja venue-venue PON ini akan dibangun. Padahal secara administrasi kami mestinya tahu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika ada yang bertanya, bagaimana kami menjelaskannya,” ujarnya.
Menurut Beneftar, kepengurusan PB PON XX Papua terbagi dalam beberapa bidang, dan tanggungjawab sejumlah bidang diserahkan kepada sejumlah kepala dinas. Akan tetapi, hingga kini hanya Bidang Akomodasi yang secara rutin menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada PB PON XX Papua.
Sejumlah rapat yang diselenggarakan PB PON XX Papua juga hanya dihadiri oleh satu-dua orang pengurus, dan kerap kali orang yang datang rapat bukan orang yang berwenang membuat keputusan.
PB PON XX Papua juga menilai hingga kini penyiapan PON di Jayawijaya, Biak, dan Marauke belum berjalan dengan lancar. “Kalau menurut kami, [berdasarkan] capaian pekerjaan secara keseluruhan, venue yang siap hanya [venue yang berada di] klaster Timika dan Jayapura,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRP, Maria Duwitau mengatakan pihaknya akan menanyakan keluhan PB PON XX Papua itu kepada Disorda Papua pada rapat lintas komisi DPRP dengan para mitra yang diselenggarakan pekan depan.
“Ini kami baru mendengar sepihak, kami akan tanyak ke Disorda. Kalau benar kewenangan PB PON diambil alih Disorda, itu tidak dibenarkan. Semua pihak terkait harus bekerja sesuai tanggung jawabnya,” kata Maria Duwitau usai sidak.
Pernyataan yang sama dikatakan Sekretaris Komisi V DPRP, Natan Pahabol. Ia mengatakan, sidak yang dilakukan pihaknya beberapa hari terakhir ke sejumlah lokasi pembangunan venue di klaster Jayapura dan kantor PB PON, untuk melihat gambaran kesiapan di lapangan.
Gambaran itu menurutnya, akan dijadikan bahan pihaknya untuk ditanyakan kepada pihak terkait dalam rapat bersama nantinya. “Kalau PB PON XX Papua seperti itu, berarti mekanisme administasi dan tugas mereka sudah diambil alih semua. Sukses administrasi ini juga penting,” kata Natan Pahabol. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
