Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menargetkan, sebelum habis masa jabatannya, semua data tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura sudah tuntas.
“Saat ini masih dilakukan verifikasi sehingga data benar-benar valid terutama kelengkapan administrasi. Kota Jayapura kurang lebih 1.300 orang tapi yang masuk hampir 3.000 orang,” ujar Rustan di Hotel Mercure Jayapura, Papua, Selasa (29/3/2022).
Dikatakan Rustan, verifikasi data tenaga honorer harus dilakukan dengan baik sehingga hasil yang didapat sesuai kebutuhan di setiap instansi di lingkungan Pemkot Jayapura. Hal ini juga agar bisa disesuaikan dengan beban kerja atau gaji yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD).
“Masih dilakukan verifikasi minimal lima tahun mengabdi yang boleh diterima. Beban APBD untuk pegawai honorer cukup besar atau Rp20 miliar setiap tahun yang dianggarkan, maka harus dirasionalkan dengan baik dan tepat penempatannya,” ujar Rustan.
Dikatakan Rustan, data tenaga honorer masih harus dirasionalkan karena masih dijumpai kelurahan yang pegawai honorernya 30 orang, tujuh orang, dan dua orang. Ada juga yang butuh 30 orang tapi hanya tiga orang yang terealisasi.
“Berarti ini tidak ada pemerataan pegawai honorer kita, maka itu perlu dilakukan verifikasi sesuai nomenklatur agar tidak menimbulkan masalah ke depanya. Pegawai honorer adalah orang yang diangkat oleh pejabat dalam instansi untuk membantu tugas-tugas pada instansi tersebut,” ujar Rustan.
Baca juga: Pencari kerja di Kota Jayapura mencapai 10.566 orang pada 2022
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, kembali dilakukannya verifikasi pegawai honorer karena kuota yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia melebihi target.
“Kami harus melihat secara real lagi di setiap OPD [organisasi perangkat daerah] di lingkungan Pemkot Jayapura agar datanya tidak membengkak atau melebihi kuota dari yang dibutuhkan di setiap OPD. Target ada 20 ribu orang tapi yang diajukan Pemprov Papua ada 60 ribu orang. Kami berharap segera selesai data honorer di Kota Jayapura,” ujar Pekey. (*)
Editor: Dewi Wulandari
