Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua, John NR Gobai menilai, saat ini Pemerintah harus melaksanakan program pemulihan pasca konflik untuk melakukan rekonsiliasi, melalui jembatan dialog.
Akan tetapi menurutnya, sebelum itu dilakukan, langkah pertamanya adalah menarik sejumlah pasukan TNI/Polri yang menjejak angka enam ribuan personil, dari Papua.
“Terkait dengan situasi hari ini di Papua, memang konfliknya bukan hanya konflik sosial juga konflik politik antara Papua dan Jakarta terkait distorsi sejarah integrasi politik masuknya Papua ke NKRI. Juga pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1961 dan belum diselesaikan,” kata John Gobai kepada Jubi via teleponnya, Senin (30/9/2019).
Menurutnya, ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah pusat yang mesti segera diselesaikan. Pemerintah pusat dan pihak di Papua mesti duduk bersama dengan dimediasi pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah Aceh lewat perjanjian di Helsinky.
Untuk penyelesaian konflik politik katanya, Presiden mesti mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM di Papua.
“Dalam menyikapi kondisi di Papua kini, mesti dipisahkan antara konflik politik dan konflik sosial. Kalau untuk konflik sosial, di Papua diperlukan pemulihan pasca-konflik dengan program rekonsiliasi sebagai bagian dari penanganan konflik dengan melibatkan unsur pemerintah, DPR Papua, hingga organisasi masyarakat,” ujarnya.
Sementara angggota bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, melihat dinamika yang terjadi di Papua belakangan ini, para pemangku kepentingan di Papua hingga pemerintah pusat mesti memikirkan solusi mengakhiri situasi tersebut.
“Jangan saat terjadi masalah baru memberikan bantuan untuk kepentingan popularitas atau kepentingan lain pada masa mendatang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah terciptanya tanah Papua damai,” kata Kadepa. (*)
Editor: Edho Sinaga
