Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Orang Asli Papua atau DPP FSBDS OAP, mengatakan pemerintah mesti merumuskan strategi pengembangan ekonomi OAP.
Ketua Umum FSBD OAP, Kope Wenda, mengatakan ada berbagai langkah yang dapat dilakukan pemerintah mendukung peningkatan ekonomi masyarakat asli Papua.
Pernyataan itu dikatakan Kope Wenda melalui panggilan teleponnya kepada Jubi, Rabu (19/8/2020).
Menurutnya, strategi membangun sistem ekonomi masyakarat asli Papua yang dapat dilakukan pemerintah, di antaranya mendata dan menerbitkan sertifikat untuk semua tanah masyarakat adat, agar menjadi aset ekonomi yang dapat dijaminkan sebagai modal usaha di perbankan.
“[Potensi] hutan dan tambang [atau sumber daya alam] ada dijadikan usaha rakyat. Aturannya dirumuskan dalam Undang-Undang desa,” kata Kope Wenda.
Katanya, potensi komoditas unggulan di setiap daerah juga mesti dikembangkan. Di Papua ada berbagai komoditi yang dapat dikembangkan antara lain kopi, pinang, dan coklat.
Selain itu, pemerintah perlu mendukung keberadaan organisasi yang fokus memperjuangkan hak-hak buruh dan pengembangan ekonomi rakyat di daerah, seperti FSBD OAP dan organisasi lainnya.
“Ini sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi ILO nomor 144 tahun 1976 mengenai konsultasi tripartit untuk meningkatkan pelaksanaan standar pemburuhan internasional,” ujarnya.
Katanya, berbagai strategi itu mesti didukung kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat. Misalnya, ada regulasi yang mengatur kebijakan anggaran kepada rakyat dalam pengembangan ekonomi.
Pasar juga perlu dibangun di wilayah yang dijadikan basis pengembangan ekonomi rakyat.
“Kebijakan pembiayaan modal usaha rakyat juga mesti ada, dengan sistem cicilan per tahun. Di Papua, Bank Papua dapat diberi tanggung jawab mengelola dana itu, melayani pelaku ekonomi asli Papua. Namun pendampingan sistem ekonomi kerakyatan mesti dilakukan secara kontinu,” ucapanya.
Baca juga: DPR Papua akan rumuskan Raperda perlindungan ekonomi OAP
Baca juga: FSBDSOAP bangkitkan solidaritas pekerja asli Papua
Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey, dalam diskusi daring belum lama ini mengatakan masyarakat asli Papua memiliki peluang pengembangan ekonomi kerakyatan.
Akan tetapi ada berbagai aspek yang menghambat, di antaranya ada pemikiran dari berbagai pihak yang meragukan kemampuan orang asli Papua.
“Akses modal dan fasilitas kepada orang Papua juga terbatas. Mereka kesulitan mendapat modal dan akses pinjaman ke perbankan. Terkadang ada stigma nanti tak mampu mengembalikan dan anggapan negatif lainnya,” kata Frans Pekey.
Menurutnya, berbagai hambatan itu menyebabkan semangat pengembangan ekonomi orang asli Papua pupus.
“Berbagai faktor hambatan ini sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi orang Papua,” ucapnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
