Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Infrastruktur jalan di Wilayah Pembangunan (WP) III Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sangat memprihatinkan. Masyarakat di wilayah itu mengeluh karena banyaknya ruas jalan yang rusak. Akibatnya, pengembangan sektor pertanian di wilayah itu tidak maksimal.
“Nimbokrang, Taja, Lereh, dan Yapsi, infrastruktur jalan dalam kondisi yang memprihatikan,” ujar anggota Komisi B sekaligus Ketua Fraksi PKB, DPR Kabupaten Jayapura, Slamet, yang ditemui Jubi di ruang kerjanya, Rabu (28/10/2020).
Wilayah Pembangunan III Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua adalah wilayah Grime, yang wilayahnya meliputi enam distrik, yaitu Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Nimboran, Nimbokrang, dan Distrik Namblong.
Slamet yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, mengatakan potensi kakao, padi, dan tanaman pertanian lainnya, di wilayah itu sangat menjanjikan. Namun saat masa panen, petani kesulitan menjual hasil bumi mereka ke kota karena kondisi jalan yang rusak parah.
“Harga kakao jatuh karena pembeli datang jauh-jauh untuk membeli dengan kondisi jalan yang kurang bagus. Demikian hasil pertanian lainnya. Padahal potensi pertanian sangat menjanjikan,” jelasnya.
Baca juga: Pemilihan kepala kampung di Distrik Sentani terkendala dana
Sebagai corong lidah bagi masyarakat di WP III, Slamet berharap agar dinas terkait segera memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah tersebut, tidak hanya jalan poros utama tetapi juga jalan antar kampung yang merupakan jalan produksi bagi para petani yang sedang menggarap lahan pertaniannya.
“Anggaran perubahan dan induk sebentar akan dibahas oleh dewan dan juga eksekutif. Hal-hal yang merupakan prioritas pembangunan harus didorong dalam satu kebijakan bagi kepentingan warga masyarakat. Program yang tidak penting lebih baik dipangkas saja,” tandasnya.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Eymus Weya. Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 ini banyak pembangunan yang terabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura selaku eksekutor program.
“Pemangkasan anggaran karena Covid-19, tetapi dasar acuan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah sangat mutlak untuk tetap dilaksanakan, apapun itu bentuknya,” pungkas Eymus. (*)
Editor: Dewi Wulandari
