Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Kemanusiaan datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura guna mempertanyakan aliran dana hibah banjir bandang 16 Maret 2019 silam dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebesar Rp275.068.200.000 yang disalurkan ke Kas Daerah Kabupaten Jayapura pada 3 September 2020.
Kehadiran puluhan warga masyarakat dengan membawa spanduk, pamplet, dan baliho, tiba di halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayapura. Sementara anggota dewan sedang melaksanakan rapat pembukaan sidang masa sidang II LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2020.
Forum Kemanusiaan dibawah pimpinan Manasse Bernard Taime ini ditemui pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, setelah 30 menit massa berorasi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayapura.
Forum Kemanusiaan membacakan sejumlah pernyataan sikap mereka dalam aksi demo tersebut yang dibacakan oleh Sekretaris Forum Kemanusiaan, Jhon Maurids Suebu. Poin pernyataan sikap tersebut antara lain DPRD Kabupaten Jayapura harus segera membentuk Pansus Kemanusian yang di dalamnya memperjelas peruntukan aliran dana bencana sejak 16 Maret 2019 hingga saat ini.
DPRD Kabupaten Jayapura melalui pansus yang terbentuk segera menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Papua terkait dana Rp53 miliar yang tidak sesuai peruntukannya.
Sejumlah pernyataan sikap yang dibacakan ini lalu diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.
Usai menerima pernyataan sikap para demonstran yang datang ke kantornya, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, kepada media menjelaskan pihaknya sedang dalam masa sidang paripurna LKPD Pemerintah Kabupaten Jayapura, Usai sidang paripurna LKPD akan disusun jadwal pembentukan pansus.
“Terkait pernyataan sikap masyarakat, pembentukan pansus dewan memang ada mekanismenya. Untuk pembentukan pansus harus disepakati oleh seluruh fraksi yang ada di dewan,” ujar Klemens Hamo di halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayapuura, Selasa (22/6/2021).
Disinggung terkait penggunaan dana bencana sebesar Rp275.068.200.000 yang belum maksimal digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, sementara waktu penggunaan sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan BNPB dengan masa akhir penggunaan pada September 2021, Hamo mengaku pihaknya tetap akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Dengan limit waktu yang tersisa dua bulan ke depan, Pemerintah Kabupaten Jayapura diminta untuk segera mengefektifkan semua pekerjaan.
“Dalam waktu dekat kita akan melakukan hearing dengan tim anggaran pemerintah daerah terkait anggaran Rp53 miliar yang dikucurkan kepada 16 organisasi perangkat daerah,” katanya.
Baca juga: DPRD Kabupaten Jayapura pertanyakan dana kampung yang terlambat cair
Terpisah, Ketua Forum Kemanusiaan, Manasse Bernard Taime, mengatakan poin penting dalam aksi demo hari ini adalah mendesak DPRD Kabupaten Jayapura untuk segera membentuk Pansus Kemanusiaan guna menindaklanjuti penggunaan aliran dana bencana sebesar Rp275.068.200.000.
Yang disayangkan lagi, kata lelaki berkepala plontos ini, bahwa ada anggota dewan yang berbicara di media tentang pembentukan Pansus Kemanusiaan tidak penting tetapi yang lebih urgen adalah pembentukan pansus dewan guna penambahan lima kursi di DPRD Kabupaten Jayapura dari 25 kursi menjadi 30 kursi.
“Kucuran dana Rp275 miliar itu sudah sejak 3 September 2020. Dalam kesepakatan kerja sama, penggunaan dana Rp275 miliar untuk rekonstruksi pasca banjir bandang di Kabupaten Jayapura hingga dengan batas waktu yang ditetapkan adalah September 2021. Waktunya tersisa dua bulan ke depan,” ungkapnya.
Manasse juga mengatakan pihaknya akan datang kembali menduduki Kantor DPRD Jayapura pada Jumat (25/6/2021) dengan jumlah massa yang lebih besar lagi dari saat ini, guna mendengar secara jelas apa jawaban Dewan terhadap aspirasi yang sudah disampikan pada saat ini.
“Dua puluh empat kampung di pesisir Danau Sentani beserta seluruh tokoh adat dan masyarakat, kami akan duduki kantor dewan ini apabila Pansus Kemanusiaan tidak dibentuk dengan segera,” pungkasnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
