Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri atau BPPKLN Provinsi Papua mengakui sulit mengawasi lalu lintas warga di wilayah perbatasan. Pada masa pandemi COVID-19 yang mewabah di Papua maupun Papua Nugini, pengawasan pelintas batas negara membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Hal itu dinyatakan Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai di Jayapura, Selasa (20/4/2021). “Kami sejak lama sudah memperketat pengawasan di Pos Lintas Batas Negara [atau PLBN] Skouw. Hanya saja, untuk pengawasan jalur non formal, butuh peran dari semua pihak” kata Wanggai.
Menurut Wanggai, jalur non formal kerap digunakan masyarakat dari Papua Nugini, sebab mereka memiliki kebun atau dusun di wilayah Indonesia. “Ini yang patut dan harus diwaspadai,” sambungnya.
Ia menyarankan agar semua pihak segera duduk bersama untuk membicarakan pengawasan pelintas batas di jalur non formal. Ia menegaskan pengawasan itu tanggung jawab bersama pihak keamanan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: Rumah sakit PNG tertekan akibat melonjaknya Covid-19, warga jadi korban
“Perlu juga koordinasi dengan baik, supaya teman-teman di lapangan bisa melakukan pengawasan yang ketat. Varian baru virus COVID-19 sudah ada di Papua Nugini,” ujarnya.
Menurut Wanggai, harus ada pembangunan pos pengamanan, pagar, dan fasilitas pengawasan lainnya untuk memudahkan pengawasan di jalur non formal pelintas batas. “Sementara ini, belum ada bangunan fisik yang didirikan disitu. Makanya perlu koordinasi yang baik dari semua pihak. Harus ada pagar atau pos pengamanan di sana,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengimbau warga di perbatasan agar tak melintas ke wilayah Papua Nugini, karena angka kasus COVID-19 di negara itu tinggi. Imbauan itu disampaikan untuk mengantisipasi warga Papua terpapar virus korona varian baru, B1351 yang berasal dari Afrika Selatan.
“Jadi, teman-teman jangan sering-sering menyeberang ke perbatasan. Saya minta pemerintah daerah di Papua bersama-sama menjaga [agar virus korona] varian B1351 tidak masuk ke Papua. Varian itu memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dan cepat,” kata Budi. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
