Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua menggelar bimbingan teknis (bimtek) penatausahaan keuangan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Selasa (5/1/2021), di halaman Kantor Wali Kota Jayapura, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses mulai dari perencanaan, pengendalian, penataanusahaan, dan pertanggungjawaban,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Adolf Siahay.
Dikatakan Siahay, pada tahap pelaksanaan APBD dan penatausahaan ini, pemda diwajibkan untuk menyusun rencana dan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar untuk menertibkan SPJ, SPT, SPM, dan SP2J.
“Setelah launching penatausahaan keuangan daerah, Permendagri bisa me-launching penataan barang milik daerah dan akuntasi serta pelaporan keuangan daerah,” ujar Siahay.
Dikatakan Siahay, penerapan dan pengoperasian aplikasi diharapkan tidak mengalami kendala baik jaringan internet dan sumber daya manusia karena Pemkot Jayapura sudah menerapkan sistem informasi keuangan daerah.
“Bimtek SIPD yang disampaikan langsung Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Horas Maurits Panjaitan, dihadiri oleh pimpinan OPD, bendahara pengeluaran, dan PPK di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura,” ujar Siahay.
Baca juga: Pandemi Covid-19, PAD Kota Jayapura surplus Rp20,5 miliar
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mengharapkan agar penerapan SIPD dalam dilaksanakan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik sekaligus mempertahankan WTP murni yang sudah diraih sebanyak tujuh kali.
“Ini sangat penting sehingga saat dilakukaan pemeriksaan tidak mengalami kendala dan seluruh penggunaan anggaran dapat mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar serta tepat sasaran penggunanaannya,” ujar Tomi Mano.
Tomi Mano menambahkan dengan aplikasi SIPD maka Kemendagri bisa memantau secara langsung ke masing-masing daerah. Kemendagri bisa melihat secara langsung dana transfer ke daerah. Kemendagri juga bisa memantau secara langsung evaluasi ke daerah.
“Setelah diberikan sosialisasi maka satu minggu ke depan baru dilaksanakan penyerahan DPA Pemerintah Kota Jayapura. Ilmu yang sudah diperoleh selama bimtek betul-betul dipahami dan diterapkan,” ujar Tomi Mano. (*)
Editor: Dewi Wulandari
