Papua No. 1 News Portal | Jubi
PEMERINTAH Kerajaan Norwegia berkomitmen dan bersepakat untuk menjaga dan melestarikan hutan adat dan laut di Provinsi Papua Barat. Komitmen ini ditandai dengan kedatangan Ola Elvestuen, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, ke Sorong, Papua Barat, Kamis, 14 Februari 2019.
Kunjungan Ola merupakan balasan negara yang berada di ujung barat Semenanjung Skandinava itu ke Tanah Papua, untuk menindaklanjuti diskusi awal pada 2018 dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dalam pertemuan Kamis lalu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan berkomitmen menjadikan provinsi yang dipimpinnya sebagai daerah prokonservasi.
Provinsi berkelanjutan dan prokonservasi merupakan dukungan Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI), dan berhasil melaksanakan konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE), Oktober 2018.
Konferensi ICBE sebagai bentuk keseriusan Pemprov Papua Barat dengan melahirkan 14 kesepakatan dan komitmen, sebagai babak baru pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Minimal berkomitmen untuk mengakomodir 70 persen luas daratan menjadi kawasan hutan lindung.
Gubernur Mandacan mengatakan upaya yang dilakukan, di antaranya meningkatkan pencegahan deforestasi dengan meninjau kembali proses perizinan, dan memperkuat penataan ruang yang prolingkungan, memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam, baik hutan dan laut, maupun kawasan penting bagi masyarakat adat.
Selain itu, diupayakan untuk mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan. Pariwisata merupakan leading sektor bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Upaya lain yang dilakukan, antara lain mendukung pembatasan pengiriman kayu bulat ke luar Papua Barat dan perlindungan total ekosistem mangrove dan gambut Papua Barat, memberantas illegal logging dan penegakan hukum, serta mencegah pencemaran lingkungan, dengan pembatasan serta penghapusan kemasan dan kantong plastik,” ujar Mandacan.
Meski demikian, Gubernur Mandacan mengakui masih mengalami kendala. Sebab sekitar 1,1 juta orang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Ditambah 25 persen penduduk di Papua masuk kategori miskin berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kemiskinan di tengah kelimpahan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur yang belum optimal, dan rendahnya sumber daya manusia (SDM) menjadikan dukungan Norwegia dianggap penting.
“Oleh sebab itu, dukungan Pemerintah Kerajaan Norwegia sangat dibutuhkan, dalam mencapai target dan komitmen menindaklanjuti deklarasi Manokwari yang berisi 14 kesepakatan,” ujarnya.
Provinsi Papua Barat dengan luas wilayah 140.376 kilometer persegi memiliki luas hutan 9.713.137 hektare, yang berkontribusi sebesar 8,12 persen terhadap luas hutan hujan tropis Indonesia.
Hutan Papua Barat sebagian besar merupakan hutan primer menutupi 90 persen wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk luas mangrove sebesar 481.237.01 hektare, dan luas hutan gambut 541.559,92 hektare.
Hutan Papua Barat sendiri diperkirakan menyimpan 1.323 juta metrik ton karbon, yang bermanfaat bagi umat manusia jika dijaga dengan baik, untuk mengendalikan iklim dunia.
Mandacan juga meminta agar masyarakat adat yang turut menjaga dan memperhatikan hutan sebagai paru-paru dunia, juga diperhatikan.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia Ola Elvestuen sangat mendukung pemerintah Indonesia, khususnya Provinsi Papua Barat, untuk mengatasi perubahan iklim.
Pemerintah Norwegia, kata Elvestuen, akan berkonsentrasi pada konservasi keanekaragaman hayati, bukan hanya hutan melainkan juga laut. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah Papua Barat termasuk soal pendanaan.
Dia berharap diskusi tersebut didapatkan kesepakatan dalam mewujudkan program konservasi lingkungan. (*)
Editor: Timo Marten
