Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Warga Kabupaten Keerom, Papua khususnya masyarakat asli Papua tak jarang menukar hasil perkebunan mereka semisal kakao dan vanili, dengan kendaraan roda dua.
Perwakilan Ikatan Perempuan Asli Keerom atau IPAK, Valentina Ibe mengatakan warga menukar hasil perkebunan mereka dengan kendaraan bermotor, karena tidak adanya angkutan umum di sana.
Pernyataan itu dikatakan Valentina Ibe saat diskusi bersama masyarakat adat, Yayasan Konsultansi Independen Pemberdayaan Rakyat atau KIPRa Papua, dan pimpinan organisasi perangkat daerah setempat.
Diskusi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Keerom itu digelar, Selasa (3/11/2020).
“Kami minta semoga ada angkutan umum di sini, supaya jangan ada lagi warga yang menukar satu karung vanili atau kakao dengan kendaraan. Angkutan umum dalam kota juga belum ada,” kata Ibe.
Ibe juga meminta agar pemerintah daerah setempat, memberikan pembinaan kepada generasi muda di Keerom.
Katanya, kebanyakan pemuda dari wilayah itu kini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Doyo Baru, Kabupaten Jayapura.
“Ada di antara mereka yang penjual ganja dan sebagai pemakai. Kami sangat prihatin,” ujarnya.
Selain itu Ibe juga mengusulkan agar ada pasar untuk mama-mama Papua menjual hasil kebunnya. Selama ini mama-mama dari wilayah itu menjual hasil pertanian perkebunannya ke pasar di Kota Jayapura.
“Ini agar jangan kami ke Jayapura belanja atau mama-mama kami ke Jayapura menjual hasil kebunnya,” katanya.
Ketua DPRD Keerom, Bambang Mujiono mengatakan perlu mendengar berbagai masalah di masyarakat. Mesti dirumuskan dan memutuskan seperti apa kebijakannya.
“Tidak hanya sebatas di atas kertas tapi dalam bentuk kebijakan apakah dalam bentuk aturan, atau program dan anggaran,” kata Bambang.
Akan tetapi menurutnya, dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat juga perlu memberi konsep atau menawarkan solusi agar bisa dipertimbangkan, disamping solusi yang akan dipikirkan pemerintah nantinya.
“Misalnya bicara pasar seperti apa kira-kira konsep yang diinginkan masyarakat, bicara pembinaan kepada warga, pembinaan seperti apa konsepnya. Begitu juga mengenai masalah tanah adat dan lainnya,” ujarnya.
Katanya, masyarakat juga boleh mengoreksi kinerja para pengambil kebijakan. Namun jangan hanya sebatas mengoreksi. Mesti menawarkan solusi, agar dapat dibicarakan dan dirumuskan bersama sesuai kearifan lokal. (*)
Editor: Edho Sinaga
