Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan bersurat kepada pemerintah pusat untuk meminta jaminan adanya kebijakan khusus untuk memprioritaskan orang asli Papua bekerja di smelter yang sedang dibangun PT Freeport Indonesia di Jawa Timur. Hal itu dinyatakan Ketua I MRP, Yoel Luiz Mulait pada Selasa (26/10/2021).
Mulait menyatakan pihaknya menerima informasi bahwa smelter yang sedang dibangun PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, nantinya akan mempekerjakan 40 ribu karyawan. Menurut Mulait, orang asli Papua sebagai kelompok yang paling terdampak aktivitas tambang PTFI di Kabupaten Mimika, Papua, harus mendapatkan alokasi kesempatan bekerja hingga 50 persen dari total pekerja yang akan dipekerjakan smelter itu.
“Kami akan sampaikan, dari 40 ribu tenaga kerja itu, dibagi rata 20 [ribu untuk orang asli Papua], 20 [ribu lainnya untuk orang non Papua]. [Usulan itu] akan melalui proses mekanisme di lembaga, [disepakati] melalui [rapat] pleno [MRP], supaya tidak ada lagi kutu-kutu kecil yang bilang kalau [usulan itu] keputusan tidak sah,” kata Mulait.
Baca juga: MRP: Orang asli Papua harus diprioritaskan untuk bekerja di smelter PTFI
Mulait menyatakan hasil rapat pleno itu nantinya akan disampaikan melalui surat resmi MRP kepada pemerintah pusat. Muliat juga ingin pemerintah dan PTFI membangun mekanisme untuk melibatkan MRP dalam pengisian alokasi 20 ribu lowongan kerja bagi orang asli Papua itu.
“Kami akan menyurat secara resmi ke pemerintah, [agar] 20 ribu [pekerja smelter PTFI] diterima [berdasar] rekomendasi dari MRP, dan semua yang diterima itu harus hitam kulit keriting rambut, harus orang asli Papua. Kami tidak mau orang [lain] keluar-masuk kerja, [sementara] MRP tidak tahu,” kata Mulait.
Mulait menegaskan langkah itu akan ditempuh oleh MRP, karena pemerintah pusat mengabaikan permintaan Pemerintah Provinsi Papua agar PTFI membangun smelter di Papua. Mulait mengingatkan bahwa aktivitas tambang PTFI dilakukan di Papua, dan orang asli Papua menjadi kelompok yang paling terdampak dari aktivitas pertambangan PTFI itu.
“MRP tidak akan diam membiarkan hak kami, sumber daya alam kami orang Papua, yang semestinya kami orang asli Papua diutamakan [untuk bekerja di smelter PTFI], tapi kemudian [smelter itu] akan di bagun di Jawa Timur. Kami tidak boleh kehilangan hak orang asli Papua sebagai pemilik ulayat dan juga pemilik tambang,” ucap Mulait.
Baca juga: Kontraktor Jepang rekrut karyawan smelter PT FI, peluang OAP?
Mulait mengingatkan, jika pemerintah pusat ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya mengeruk sumber daya alam Papua, maka orang asli Papua harus diutamakan dalam perekrutan pekerja smelter PTFI. “Kalau betul-betul mau bangun [Papua], bukan hanya sekadar mau ambil sumber daya alam di sana, tapi juga membangun sumber daya manusia, tidak boleh [semua] tenaga pekerja itu dari Jawa Timur. Harus ada porsi [lowongan kerja] bagi pemilik hak ulayat,” tegas Mulait.
Ketua Kelompok Kerja Agama MRP, Helena Hubi mengatakan kebijakan pemerintah pusat mengizinkan PTFI membangun smelter di luar Papua membuktikan pemerintah tidak serius memperhatikan nasib orang Papua. “Pemerintah lebih mementingkan kekayaan alam di Papua, emas dan hutan. Apakah besok orang asli Papua akan sejahtera? Jangan karena Otonomi Khusus Papua Jilid 2 turun, kami orang asli Papua habis,” kata Hubi.
Hubi menyatakan lebih pintu investasi di Papua ditutup, karena investasi di Papua hanya bertujuan mengambil sumber daya alam Papua, dan mengabaikan nasib orang asli Papua. “Buktinya smelter dibangun di Jawa Timur, terus Papua mau dapat apa? Jadi lebih baik tidak usah berikan izin untuk perusahaan-perusahaan baru,” jelas Hubi. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
