Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP memasuki masa sidang pertama tahun 2022. MRP akan mendengarkan penjelasan terkait rencana pemindahan rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua dari Bank Papua ke Bank Mandiri.
“Jadwal kerja atau kelengkapan alat kerja melalui Kelompok Kerja Agama, Kelompok Kerja Perempuan, dan juga kelengkapan lain. Setelah itu MRP akan melakukan pelayanan terhadap masyarakat Orang Asli Papua pada tahun 2022,” kata Ketua MRP, Timotius Murib di Kota Jayapura, Rabu (26/1/2022).
Menurut Murib, pihaknya akan meminta penjelasan terkait rencana pemindahan rekening Kas Daerah dari rekening Bank Papua ke Bank Mandiri.”Bank Papua dikelola khusus untuk kepentingan masyarakat Papua. Namun Kas daerah dari Bank Papua yang akan dipindahkan ke Bank Mandiri,” jelas Murib.
Baca juga: MRP ajak masyakarat sambut Natal dengan tidak konsumsi minuman beralkohol
Menurutnya, MRP ingin mengetahui alasan atau dasar untuk memindah rekening Kas Daerah itu. Ia menyatakan Bank Papua juga belum mengetahui mengapa rekening Kas Daerah dipindahkan ke Bank Mandiri. “Pihak bank BPD [Bank Papua] juga belum tahu apa penyebab Kas Daerah itu dipindahkan ke Bank Mandiri,” ucapnya.
Menurutnya, Bank Papua adalah bank kebanggaan Orang Asli Papua. Menurutnya, Gubernur Papua juga kecewa dengan pengalihan rekening Kas Daerah ke Bank Mandiri itu.
“Kalau ada masalah internal, segera introspeksi diri, agar bank itu dapat kembali baik. Pak Gubernur juga sedikit kecewa dengan pengalihan Kas Daerah ke Bank Mandiri. Jadi Bank Papua segera benahi diri,” jelas Murib.
Baca juga: MRPB desak TNI Polri dan Imigrasi tertibkan aktivitas tambang ilegal di Wasirawi Distrik Masni
Murib menyatakan pihaknya telah menanyakan masalah itu kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, namun belum mendapat jawaban. “MRP mengundang Gubernur Papua melalui Sekda untuk menjelaskan penyebab pindahnya Kas Daerah itu. Karena kondisi Gubernur yang baru pulang berobat, Sekda belum ada waktu untuk menjelaskan terkait perpindahan bank itu,” ujar Murib.
Ia berharap kebijakan itu tidak memiliki muatan politis. “Jangan sampai ada muatan-muatan kepentingan, terutama itu [kepentingan] politik. Bank itu independen. Jangan sampai ada pejabat yang bermuatan politik. Bank Papua harus netral melayani masyakarat,” ujarnya.
Pejabat Sementara Kepala Departemen Dana Desa Bank Papua, Robert Waroi mengatakan pihaknya juga tidak bisa memberikan alasan pemindahan rekening Kas Daerah itu, karena Bank Papua belum mengertahui penyebab pemindahan itu. “Kami tidak bisa kasih tahu kenapa bisa seperti itu. Anggota [MRP] tadi pertanyakan karena [mereka ada] rasa memiliki [Bank Papua],” ujar Robert.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
