Meningkatnya kekerasan dapat memperburuk situasi HAM di Papua

Papua
Ilustrasi Kantor Komnas HAM perwakilan Papua - Jubi/Arjuna

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua, khawatir meningkatnya kekerasan di wilayah tertimur Indonesia itu dalam beberapa waktu terakhir, dapat memperburuk situasi HAM di sana.

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan dalam perspektif HAM, ia berharap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), agar tidak terus melakukan serangan secara sporadis terhadap aparat keamanan atau pihak yang dianggap lawan.

Read More

Sebaliknya, aparat keamanan dalam upaya penegakan hukum, juga jangan melakukan hal yang sama. Kedua pihak yang berkonflik mesti dapat menahan diri.

“Tidakan sporadis akan menimbulkan banyak korban, dan situasi HAM di Papua semakin buruk,” kata Frits Ramandey kepada Jubi, Kamis (20/5/2021).

Menurutnya, negara memang punya tanggung jawab melakukan pemenuhan HAM. Akan tetapi, ketika kelompok sipil melakukan tindakan kejahatan, juga akan semakin membuat terpuruk situasi HAM di Papua.

“Ketika ada pihak yang sporadis melakukan aksi, yang terkena dampak sosial dan HAM adalah warga sipil. Kami harap aksi kekerasan itu dihentikan,” ujarnya.

Dalam situasi Papua kini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dipandang perlu segera mengumpulkan para kepala daerah di Papua, pemerintah provinsi setempat dan Komnas HAM.

Katanya, Menkopolhukam dan para para pihak itu, mesti bersama segera mencari solusi terbaik.

“Pengambilan keputusan menetapkan kelompok bersenjata sebagai teroris, itu dibicarakan ulang. Sehingga pendekatan apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

Katanya, pendekatan keamanan, atau menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah. Justru menimbulkan masalah baru dan dampak lain.

“Dalam situasi begini, komunikasi dalam perspektif HAM itu penting dan mendesak dilakukan. Tidak bisa komunikasi sendiri sendiri,” kata Ramandey.

Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memerintahkan TNI-Polri dan pemerintah daerah dengan dukungan pusat, melakukan tindakan cepat, tegas, dan terukur.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud, terkait dua prajurit TNI tewas akibat diserang orang tak dikenal saat melaksanakan pembangunan talut di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Serta empat anggota TNI yang berasal dari Yonif 403/WP dan Satgas Mobile Yonif 310/KK mengalami luka tembak, saat melintas di jembatan kayu 2, Kampung Yapimakot, Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Sekarang ini pemerintah terus berupaya menumpas habis kelompok teroris tersebut,” ujar Mahfud dalam konferensi pers Rabu, (19/5/2021).

Namun Mahfud mengingatkan agar pengejaran terhadap segelintir orang kelompok bersenjata itu diminta dilakukan secara hati-hati dan fokus sehingga tidak  menimbulkan korban dari warga sipil.

Menurut Mahfud, sebelumnya aparat juga telah berhasil melumpuhkan sejumlah anggota  kelompok bersenjata. Termasuk saat  kontak senjata di Ilaga menyebabkan satu prajurit Brimob gugur, dua lainnya luka-luka pada 27 April lalu.

“Tetapi ada lima teroris tewas,” ujar Mahfud menambahkan.

Selain itu pada 13 Mei kembali terjadi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua yang menyebabkan satu anggota kelompok bersenjata tewas.

Sedangkan pada ada 16 Mei, terjadi lagi kontak senjata di Ilaga, dua anggota kelompok bersenjata tewas dan satu orang melarikan diri dalam keadaan luka.

“Jadi sudah ada peningkatan keberhasilan, kita akan lebih tegas khusus terhadap kelompok KKB yang kita sebut teroris itu,” ujar Mahfud  menjelaskan. (*)

Editor: Edho Sinaga

Related posts

Leave a Reply