Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komisi V DPR Papua yang membidangi olah raga bersama Komisi IV bidang infrastruktur, menggelar rapat lintas komisi selama tiga hari (10-12 Juli 2019).
Dalam rapat lintas komisi ini, DPR Papua mengundang sejumlah pihak terkait yang terlibat menunjang pelaksanaan PON pada 2020 mendatang, diantaranya Panitia Besar PON dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.
Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Kamasan Komboy mengatakan dalam rapat perdana bersama Dinas Olahraga dan Pemuda atau Disorda dengan beberapa pihak lain, Komisi V dan Komisi IV DPR Papua menanyakan progres kesiapan pelaksanaan PON di Papua, terutama pembangunan venue di lima klaster.
“Kami ingin mendengar sejauh mana progres kesiapan pelaksanaan PON XX dan apa kendalanya selama ini agar bisa diselesaikan bersama, karena pelaksanaan tinggal 468 hari,” kata Jack Komboy usai pertemuan, Rabu (10/7/2019).
Menurutnya, bicara pelaksanaan PON XX di Papua adalah harkat dan martabat orang Papua. Gubernur Papua telah berupaya memperjuangkan Papua menjadi tuan rumah iven olah raga nasional empat tahunan itu. Kini bagaimana para pihak yang terlibat, dapat bekerjasama mensukseskan pelaksanaan PON.
“Disorda menyatakan paling lambat Desember tahun ini semua pembangunan venue sudah selesai. Kalau target tersebut tidak terpenuhi, kami akan tagih janji itu,” ujarnya.
Kata Jack Komboy, pihaknya juga telah mengagendakan pertemuan rutin dengan OPD penunjang PON setiap bulan. Pertemuan itu untuk mengetahui setiap tahapan progres persiapan PON Papua.
“Selain itu salah satu yang mesti dilakukan adalah mengajak semua masyarakat Papua ikut terlibat dalam iven ini, karena sosialisasi PON masih minim. Kami harap PON ini terus digaungkan agar semua komponen mempersiapkan diri, termasuk masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Disorda Papua, Daud Ngabalin berharap semua bidang yang terlibat menunjang PON dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing.
“Inikan fungsi (setiap bidang bekerja sesuai fungsi) baru berjalan beberapa waktu terakhir. Dalam kepengurusan PB PON ada 17 bidang. Namun publik beranggapan kalau PON ini hanya ada di Disorda. Disorda hanya sebagai sentral poinnya,” kata Ngabalin.
Menurutnya, 17 bidang penunjang PON dalam PB PON didukung empat ketua. Ketua satu adalah Kepala Disorda, ketua dua adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ketua tiga adalah kepala Dinas Perkebunan, dan ketua empat kepala Dinas Pekerjaan Umum.
“Itu yang bertanggungjawab untuk 17 bidang di PB PON ini. Persiapan PON ini bukan hanya di Disorda,” ucapnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
