Papua No.1 News Portal
Jayapura, Jubi – Direktur Yayasan Konsultasi Independen Rakyat (KIPRa) Papua, Irianto Jacobus mengatakan
pihaknya menggelar sosialisasi sesi pertama terkait program memperkuat eksistensi masyarakat adat dengan pengakuan dan perlindungan untuk mengelola sumber daya alam, bagi peningkatan ekonomi masyarakat Keerom.
“Masyarakat punya potensi. Masyarakat harus punya partner untuk pengembangan potensi ekonomi yang dimilikinya,” katanya dalam sambutannya, di aula Bapeda Keerom, Kamis (27/8/2020).
Jacobus mengatakan, sosialisasi ini bertujuan menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, melakukan gerakan bersama untuk sebuah perubahan. Termasuknya di dalamnya membangun jejaring.“Kami siap melakukan pendampingan kepada masyarakat, asal ada dukungan dari pemangku kepentingan,” katanya.
Sosialisasi sesi pertama ini, dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan yakni unsur organisasi perangkat daerah, tokoh adat; perempuan; pemuda di Kabupaten Keerom.“Agar program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat diketahui dengan harapan masyarakat turut dalam berpartisipasi meningkatkan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Program penguatan dan perlindungan masyarakat adat ini, adalah program KIPRa Papua dengan pilihan lokasi kampung Wembi, Distrik Manem, Kabupaten Keerom.
Dalam program ini ada 2 aspek penting yang digagas dan digulirkan, berdasarkan pengamatan, kajian serta kondisi obyektif tentang masyarakat adat Keerom yang masih membutuhkan partner untuk mendiskusikan berbagai persoalan. Terutama bagaimana menjaga sumber daya alam (tanah, hutan dll) yang dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat dan memberikan keuntungan yang optimal.
“Program ini dibuat dengan mengamati dan mengkaji, bahwa sampai saat ini masih banyak persoalan yang melilit kehidupan masyarakat adat, baik dalam kepastian dari lahan, posisi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, kapasitas dan kelembagaan yang perlu ditingkatkan serta kehidupan ekonomi yang perlu ditingkatkan bedasarkan sumberdaya dan kekuatan lokal masyakarat adat,” katanya.
Koordinator Program Yayasan KIPRa Papua, Eduard Agaki dalam pemaparan materinya, menyampaikan seputar profil yayasan tersebut .
“KiPRa Papua memunyai dua program. Kami melakukan advokasi kebijakan dan memperkuat ekonomi di kampung Wembi. Tujuannya agar dapat meningkatkan posisi tawar kebijakan pemerintah kampung dan pemerintah daerah. Memahami kepastian hukum, meningkatkan eknomi masyarakat,” katanya.
Agaki mengatakan, dari hasil pendampingan yang telah dilakukan adalah membangun partisipasi masyarakat secara kuantitatif, laki-laki dan perempuan dan orang berkebutuhan khusus dalam setiap kegiatan,” katanya.
“Sehingga yang kami lakukan adalah status program, metode kumpul masyarakat kampung, kedua kita datangi pemda dan pemerintah untuk dengar pendapat, laporan pemetaan dan potensi pengelolaan lahan ,” katanya. Pihaknya juga akan pemetaan batas wilayah.
Ketua Dewan Adat Servo Tuamis mengatakan, kegiatan ini sangat baik dalam pemberdayaan masyarakat adat. “Saya harap pemerintah bisa menjadi mitra kerja dengan KIPRa Papua agar masyarkat bisa mendapatkan manfaat yang konkrit,”.
“Saya minta pemerintah bisa membuka diri, karena Keerom ini kaya raya tetapi masyarakat masih belum mampu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada pertolongan dan menyelesaikan semua sengketa tanah yang ada,” katanya.
“Ada yang berkebun di 11 distrik, kita dampingi sesuai dengan potensi yang mereka milik. Komoditi apa yang cukup. Sehingga dengan demikian potensi ekonomi akan tumbuh subur. Di situlah LSM bisa melakukan pendampingan,” katanya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang dibina. Tetapi setelah mendapatkan uang mereka melakoni usaha diawal saja. Lalu berhenti. Karena program dipaksakan dan tidak sesuai dengan potensi masyarakat.(*)
Editor: Syam Terrajana
