Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Legialator Papua Nioulen Kotuki mengaku bingung dengan penerapan demokrasi di Tanah Papua. Meski menganut azas demokrasi, namu ruang demokrasi di Tanah Papua kerap dikekang atas nama keamanan.
“Karena kalau ruang menyampaikan pendapat dibungkam, itu berarti demokrasi pincang. Kalau negara ini negara demokrasi, biarkan orang bebas beraktivitas, bebas menyampaikan aspirasi,” katanya kepada Jubi, Kamis (25/10/2018).
Sebagai perwakilan masyarakat, ia tetap akan berupaya agar masyarakat bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka publik.
“Kami berharap kepada aparat jangan main hakim sendiri. Banyak sekali persoalan yang terjadi di Papua ingin dikritisi oleh mahasiswa, pemuda, masyarakat. Jangan menghalang-halangi mereka. Mereka mempunyai peran untuk menyuarakan suara kaum tak bersuara,” kata Nioulen Kotouki.
Nioulen mengatakan dengan kondisi dan dinamika seperti ini, dirinya sangat menyesalkan aparat kepolisian yang membungkam kran demokrasi di Tanah Papua.
“Mahasiswa itu satu pilar penting dalam menjaga iklim demokrasi yang baik. Ketika mereka melakukan demo, jangan dilarang, tapi bagaimana kita mengawal mereka agar aspirasinya bisa diterima dan menjadi koreksi bagi pemerintah, DPR, juga aparat keamanan yang bertugas di Papua,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Indenpenden Mahasiswa (FIM), Siprianus Weya mengatakan penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan demokrasi di Papua, baik di tingkat kabupaten/kota maupn provinsi.
“Kami juga selalu mengalami hal yang sama di lapangan seperti, penangkapan, penahanan oleh aparat Kepolisian. Sebenarnya mereka sedang melakukan praktik kolonisasi di Papua,” katanya.(*)
