Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyatakan kunjungan sejumlah anggota DPR RI ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, tidak untuk membahas rencana pemekaran dan pembentukan Daerah Otonom Baru. Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi menyebut kunjungan sejumlah anggota DPR RI itu merupakan konsolidasi internal Partai Golkar dengan pengurus daerah partai tingkat kabupaten di pegunungan tengah Papua.
Hal itu dinyatakan Yogobi di Wamena pada Sabtu (5/3/2022) untuk menanggapi beredarnya kabar bahwa sejumlah anggota DPR RI mengunjungi Wamena untuk membahas rencana pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Ia memastikan kabar itu tidak benar.
“Rencana pertemuan itu dilihat dari surat izin yang masuk dari penyelenggara, baik ke Kepolisian Resor Jayawijaa maupun pemerintah daerah, hanya pertemuan konsolidasi kader partai Golkar di Jayawijaya,” kata Yogobi kepada wartawan usai pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jayawijaya, Sabtu.
Baca juga: DPR RI sudah siapkan Naskah Akademik pemekaran provinsi di Tanah Papua
Menurutnya, pembahasan pemekaran dan pembentukan DOB akan dilakukan oleh tim tersendiri, dan bukan dilakukan oleh anggota DPR RI yang kali ini berkunjung ke Wamena. Itulah mengapa Forkopimda Jayawijaya mengumpulkan para kepala distrik di Jayawijaya, agar isu pembahasan pemekaran dan DOB tidak terus meluas.
“Kami bahas bersama, karena tuan rumah berkewajiban untuk melayani tamu yang akan datang dari pusat. [Mereka adalah] Ketua Komisi II DPR RI yang juga Pelaksana Ketua Harian DPD I Golkar Papua. [Kami membahas] bagaimana mengendalikan situasi keamanan, itu saja,” kata Yogobi.
Baca juga: Pemerintah pusat dan DPR RI jangan buru-buru bahas pemekaran provinsi di Tanah Papua
Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya, AKBP Muh Safe’i AB juga menjelaskan bahwa kunjungan anggota DPR RI ke Wamena kali ini merupakan acara konsolidasi internal Partai Golkar dengan para pengurus daerah di pegunungan tengah Papua. “Panitia sudah berkoordinasi dengan Polres, terkait dengan perizinan, kesiapan lokasi, serta agenda-agenda yang akan disampaikan. Polres akan melakukan pengamanan untuk kegiatan [itu],” kata Safe’i.
Terkait polemik di antara kelompok masyarakat yang setuju atau menolak rencana pemekaran dan pembentukan DOB, Safe’I berharap masyarakat tetap bisa menyikapi perdebatan itu dengan tenang. Ia mengingatkan masalah pemekaran wilayah dan pembentukan DOB tidak diputuskan di Jayawijaya.
“Soal DOB, pengambilan keputusannya bukan di Jayawijaya, tetapi itu melalui
DPR RI. Memang wacana-wacana itu akan dihimpun beberapa partai
politik, masukan itu [akan] diteruskan kepada pemerintah pusat. Polisi hanya menyikapi bagaimana pelaksanaan berjalan dengan baik, aman, dan tertib,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
