Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Solidaritas peduli rakyat Nduga dan Mahasiswa Nduga kota studi Jayapura mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka akses terkait kondisi terakhir di wilayah Ndugama yang dikuasai oleh pihak keamanan TNI/Polri.
Eir Gwijangge selaku ketua Tim solidaritas kemanusiaan peduli rakyat sipil Nduga kepada Jubi mengatakan, situasi penembakan yang dilakukan di distrik Digi terhadap karyawan oleh TPNPB pada 2 Desember 2018 hingga saat ini, darurat sipil.
"Tangapan intruksi yang datang langsung dari Pemerintah Pusat, Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan untuk menumpas kelompok TPNPB hingga saat ini operasi militer masih terus terjadi terhadap warga sipil," katanya, Selasa (11/12/2018) di Abepura, Papua.
Gwijangge berharap Pemda Nduga dan pemerintah pusat duduk kembali dan mempertimbangkan kembali cara-cara yang dilakukan yang dinilai tidak sesuai dengan kemanusiaan, seperti tindakan brutal TNI/Polri yang melakukan operasi militer.
"Kami harap semua pihak untuk melihat kembali situasi Nduga terutama pemerintah pusat untuk menarik TNI/Polri yang melakukan operasi di sana,” katanya.
Pemerintah Pusat dan Pemda Nduga harus melihat situasi dengan melakukan dialog sehingga ada solusi lain terkait masalah di Nduga karena korban sipil hingga saat ini terus bertambah 12 orang meninggal dunia akibat operasi militer yang dilakukan pihak TNI/Polri.
"Mereka ini ditembak melalui serangan udara di enam distrik. Pemerintah Indonesia sudah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil yang tidak tau apa-apa, karena serangan yang dilakukan tersebut tidak mengarah kepada kelompok TPNPB Egianus Kogoya, namun mengarah ke warga sipil yang tidak berdosa," katanya.
Akibat ulah ini kata dia, masyarakat Nduga harus mengungsi ke hutan-hutan hampir 150 ribu orang. Sehingga pihaknya dengan tegas mengecam tindakan anarkis yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia melalui TNI/Polri saat ini.
"Kami juga berharap ada kesepakatan Pemda Nduga dan pemerintah pusat agar membuka akses ke enam distrik supaya kami bisa bertemu dengan mereka. Di sana ada orang tua kami, adik-adik kami jadi kami tidak bisa tidur," katanya.
Lanjut dikatakannya, Pemerintah pusat diminta mencabut semua operasi militer di kabupaten Nduga.
“Kalau mau berhadapan sama Egianus Kogoya dan pasukannya ambil medan tempur dan selesaikan bukan membombardir sembarang di tengah penduduk sipil,” kesalnya.
Sementara itu, Remes Ubruangge ketua DPC Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga kota studi Jayapura dengan tegas menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan TNI/Polri yang masih melakukan operasi militer di tiga distrik induk dan sembilan distrik pemekaran kabupaten Nduga, untuk menghentikan segala aktivitas yang hanya membuat trauma masyarakat sipil.
"Pemprov Papua, DPR Papua, MRP, Komnas HAM Papua dan pemerintah kabupaten Nduga segera ambil langkah untuk segera membuka akses ke distrik yang sedang terjadi serangan demi penyelamatan warga sipil yang terjebak di wilayah pertempuran," tegasnya.
Ia menambahkan sampai saat ini akses untuk mengetahui keadaan mereka sangat sulit sekali dan tertutup.
“Kami tidak bisa memastikan mereka tidur di mana, bagaimana kondisi orang tua kami, mereka makan apa? Karena dari pantauan kami belum ada satupun bantuan logistik berupa makanan yang di berikan kepada warga sipil,” ujarnya.
Tak hanya itu, perwakilan mahasiswi Nduga juga angkat bicara. Feronika Nirigi berharap pemerintah Nduga dan pemerintah pusat harus turun tangan untuk melihat langsung kondisi lapangan serta memastikan tidak ada korban warga sipil yang terjadi lagi, yang bisa menambah trauma masyarakat Nduga dengan sikap arogan pihak keamanan.
"Kami mohon kumpulkan semua warga sipil pada satu tempat jangan menambah trauma kepada orang tua dan adik-adik kami disana yang tidak tau apa-apa," harapnya. (*)
