Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komnas HAM RI mendapat berbagai informasi, masukan dan pengaduan dari para aktivis, organisasi mahasiswa, perwakilan masyarakat adat dan pihak gereja terkait dinamika yang terjadi di Papua dalam beberapa bulan terakhir.
Berbagai informasi, masukan dan aduan itu disampaikan kepada Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara saat pertemuan terkait koordinasi pemenuhan HAM di Provinsi Papua. Pertemuan ini diselenggarakan di Kantor Komnas HAM perwakilan Papua di Kota Jayapura, Senin petang (14/10/2019).
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Papua, Sem Awom dan Mama Fien Yarangga dari Jaringan HAM Perempuan Papua menjelaskan bagaimana perjuangan masyarakat Nduga di pengungsian untuk bertahan hidup dan kekhawatiran mereka kembali ke kampungnya karena takut menjadi korban salah sasaran dalam konflik senjata antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di Nduga yang terjadi sejak akhir 2018.
Sementara, Direktur Lembaga Batuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay mengatakan, akar masalah dari berbagai insiden yang terjadi di Papua sejak Agustus 2019 hingga kini berawal dari ujaran rasisme di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019.
“Peristiwa rasisme di Surabaya, berdampak ke Papua. Aksi protes masyarakat Papua lewat demonstrasi terjadi di berbagai daerah di Papua, dan direspons dengan penambahan pasukan keamanan ke Papua,” kata Emanuel Gobai.
Gobai mempertanyakan kebijakan penambahan pasukan ke Papua tersebut apakah sudah sesuai mekanisme atau tidak. Selain itu, apakah hanya pasukan keamanan yang dikerahkan ke Papua hanya berasal dari satuan Brimob atau ada satuan-satu lainnya dari unsur TNI dan berapa jumlahnya.
“Status Papua ini darurat militer atau darurat sipil sehingga ada penambahan pasukan. Sudah ada 6.000 pasukan dikirim ke Papua, dan Kapolri menyatakan akan menambah pasukan lagi. Apa dasar hukumnya?” ujarnya.
Sementara Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifa Anum Siregar mengatakan, Komnas HAM tidak cukup hanya hanya bicara bagaimana menciptakan perdamaian, karena perdamaian tidak akan terwujud perdamaian tanpa penegakan hukum.
“Komnas HAM memiliki kewenangan, kenapa tidak membentuk satu tim. Bukan soal damai, tapi menegakkan hukum,” kata Anum.
Katanya, ada tiga periode berbagai sengkarut yang terjadi di Papua belakang ini, yakni rasisme, anarkisme dan separatis. “Kini kita ditarik (digiring) pada periode separatis, akan tetapi periode rasisme tidak diselesaikan. Anarkisme juga demikian. Siapa aktor intelektual,” ujarnya.
Pendeta Dora Balubun dari Sinode Gereja Kristen Injili atau GKI di Tanah Papua mengatakan hal senada. Katanya, perlakuan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu kini dialihkan ke makar.
“Ini sudah jauh sekali. Di Jayapura demonstrasinya menolak rasisme, tapi teman-teman yang ditangkap diarahkan ke pasal makar,” kata Pdt. Dora Balubun.
Ia menilai, aparat keamanan dan negara terkesan memanfatkan situasi untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap aktivis dan pejuang Papua merdeka.
Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik menyatakan, informasi setelah mendengar penjelasan dari berbagai pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut, pihaknya akan menggelar rapat internal menentukan langkah apa yang akan diambil.
“Itulah sebenarnya yang ingin kami dapatkan agar bisa membuat kesimpulan lebih jelas dari berbagai pertanyaan selama ini,” kata Ahmad Taufan Damanik.
Menurutnya, Komnas HAM RI berpendapat upaya menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Papua mesti dibicarakan dengan presiden. “Kami juga mungkin akan mengundang tokoh-tokoh dari Papua yang tahu persis masalah dan berbicara dengan presiden. Poin kita, bagaimana masalah yang krusial ini bisa diatasi,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
