Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua bersama sejumlah pemangku kepentingan memetakan sejumlah potensi masalah dan kerawanan dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 pada 17 April mendatang. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, pemetaan yang melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Papua, sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dan aktivis itu digelar di Jayapura, Jumat (5/4/2019).
Dari pemetaan itu, sejumlah masalah dinilai meningkatkan kerawanan penyelenggaraan pemungutan suara, termasuk adanya enam Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang komisionernya baru dilantik beberapa waktu lalu, dan kurangnya sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Papua.
“KPU kurang menyosialisasikan tahapan, proses dan mekanisme pemilihan umum. Sementara Bawaslu kurang menyosialisasikan cara-cara pelipatan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilihan Umum 2019. Padahal ini merupakan pemilihan umum pertama yang menggabungkan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden,” kata Ramandey kepada Jubi, Senin (8/4/2019).
Ramandey mengingatkan lima jenis suara yang akan dibagikan kepada setiap pemilih bisa membingungkan pemilih. Apalagi, foto calon kandidat hanya terdapat dalam surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta surat suara pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
“Dalam surat suara pemilihan anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maupun surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, tidak ada foto calon,” kata Ramandey.
Komnas HAM Perwakilan Papua juga memetakan kerawanan dalam proses penghitungan suara maupun penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang bisa berlangsung hingga dini hari. “Itu dapat dimanfaatkan pihak tertentu, ketika para pelenyelenggara lengah,” ucapnya.
Hasil pemetaan Komnas HAM Perwakilan Papua itu akan dirumuskan menjadi seruan yang mengajak seluruh warga di Papua untuk menyalurkan hak pilih sesuai keinginannya masing-masing. Komnas HAM Perwakilan Papua juga akan menyerukan agar masyarakat terlibat aktif mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Umum 2019, dengan bekerja bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan Provinsi Papua siap menjadi contoh pelaksanaan demokrasi bermartabat, santun dan damai saat pelaksanaan Pemilu mendatang. “Papua harus menjadi contoh. KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas harus tetap berpegang pada aturan,” kata Enembe. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
