Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua menyatakan pimpinan Kelompok Bersenjata di Yapen, Fernando Warobay punya andil dalam pemulangan ratusan warga Kampung Sasawa yang mengungsi sejak 5 Agustus 2021 lalu.
Komnas HAM perwakilan Papua mencatat, warga Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengungsi ke hulu sungai di sana, sebanyak 215 orang.
Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, mereka yang mengungsi terdiri dari anak anak, wanita dan laki laki dewasa. Warga mengungsi pascapenyisiran aparat dari Polres Yapen dan Brimob di Kampung Sasawa.
Aparat keamanan ketika itu mencari kelompok yang disebut melakukan tindakan melawan hukum.
Menurutnya, setelah hampir dua pekan mengungsi, ratusan warga itu bersedia kembali ke kampungnya, Minggu (15/8/2021). Namun mereka meminta ada jaminan keamanan dari para pihak.
Frits mengatakan, ia memimpin tim Komnas HAM perwakilan Papua ke Yapen, sejak Sabtu (14/8/2021). Tim ini ke sana untuk memfasilitasi warga pengungsi kembali ke kampungnya.
“Fernando Warobay sebagai pimpinan kelompok sipil bersenjata punya andil besar membantu kami, mendatangi 11 tenda pengungsian. Dia berkontribusi sehingga pengungsi bisa pulang,” kata Frits Ramandey kepada Jubi, Senin (16/7/2021).
Katanya, Fernando Warobay mempersilahkan warga kembali ke kampungnya. Beraktivitas seperti biasa, bahkan jika ingin mempersiapkan perayaan 17 Agustus tahun ini.
Komnas HAM perwakilan Papua berpendapat, daspek Kamtibmas, komitmen Fernando Warobay ini sebagai momentum baik, dalam rangka memulihkan atau memberi pesan Kamtibmas yang baik kepada kepolisian.
Sebab, dalam konteks HAM, hak atas rasa aman dan keselamatan warga negara merupakan hukum tartinggi. Ini mesti dihormati dan harus diperjuangkan semua pihak.
Selain itu, pada H-1 menuju peringatan 17 Agutus tahun ini, sikap itu penting menjadi sebuah momentum kebangsaan.
“Memang sempat ada pemalangan ke arah Sasawa setelah kejadian. Namun sudah dibuka masyarakat. Fernando Warobay keberatan kalau ada tulisan menyebut pemalangan dibuka atas seizinnya. Ia menolak, karena bukan perintah dia. Dia tidak tahu mengenai pemalangan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kepulauan Yapen, Yohanis G Raubaba minta pemerintah daerah secepatnya mengambil langkah menyelesaikan masalah itu, agar tidak berkepanjangan.
“Akibat kejadian ini, bukan saja warga dewasa yang merasaka dampaknya, juga anak anak. Ini akan menyisakan trauma bagi mereka,” kata Raubaba pekan lalu.
Menurutnya, hal yang sama pernah terjadi di Kampung Sasawa pada tahun 2014 silam. Ketika itu masyarakat mengungsi ke daerah yang dianggap aman. (*)
Editor: Edho Sinaga
