Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Koalisi Masyarakat Sipil menantang Jenderal Andika Perkasa memenuhi janjinya melakukan pendekatan humanis dalam menangani masalah keamanan di Papua.
Andika Perkasa yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) telah disahkan DPR RI sebagai Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam paripurna di Senayan, Senin (8/11/2021).
Andika Perkasa disahkan sebagai Panglima TNI oleh DPR RI setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
Dalam pendalaman visi misi yang digelar secara tertutup di DPR RI akhir pekan lalu, Andika Perkasa memastikan pengamanan di Papua akan dilakukan lebih humanis dengan memenangkan hati dan pikiran.
“Berkaitan dengan [janji Andika Perkasa akan melakukan] pendekatan humanis kami Kontras ragu,” kata Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldy dalam keterangan pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pembela HAM yang berlangsung secara daring, Senin (8/11/2021).
Menurutnya, salah satu alasan pihaknya meragukan janji Andika Perkasa dalam penanganan keamanan secara humanis, sebab ia diduga memiliki rekam jejak kelam berkaitan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam sejumlah peristiwa, meski dugaan itu perlu proses atau investigasi lebih lanjut.
Salah satu kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Andika Perkasa adalah pembunuhan tokoh kemerdekaan Papua, Theys Hiyo Eluay pada 2001 silam.
“Kami dorong negara, agar Panglima TNI yang baru ditetapkan, benar benar dapat melakukan pendekatan humanis dan dialog di Papua,” ujarnya.
Sementara itu, komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Theresia Iswarini.
Menurutnya, dalam operasi militer dilakukan di Papua sejak era Orde Baru, banyak kaum perempuan di Papua yang menjadi korban.
Untuk itu dalam penanganan masalah keamanan di Papua benar benar diperlukan komitmen tindakan humanis.
Komitmen Andika Perkasa melakukan pendekatan humanis itu, perlu diuji kebenarannya, lewat tindakan.
“Soal [janji atau komitmen] pendekatan humanis di Papua, perlu diuji,” ucap Theresia Iswarini.
Pernyataan yang sama dikatakan Ketua Dewan Pelindung Public Virtue Institute, Tamrin Amal Tomagola, dan Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena.
“Kita pegangannya satu, kita lebih percaya perbuatan daripada kata kata. Jadi buktikan kalau akan ada tindakan humanis,” kata Tamrin Amal Tomagola.
Wirya Adiwena menambahkan, siapapun yang ditetapkan sebagai Panglima TNI mesti membuktikan komitmennya lewat tindakan, untuk melindungi Hak Asasi Manusia. (*)
Editor: Edho Sinaga
