Sekretaris Jenderal Partai Kongres Sudan, Khalid Omer Youssef, menuduh MTC bermanuver untuk menghindari penyerahan kekuasaan eksekutif.
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Khartoum, Jubi – Kelompok oposisi Sudan, aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengancam akan melancarkan aksi “pembangkangan sipil” jika Dewan Peralihan Militer (MTC) menolak menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Berita terkait : Dewan militer Sudan janjikan pemerintahan sipil
Oposisi Sudan tolak kudeta militer pengulingan Presiden Omar al-Bashir
Polisi Sudan bubarkan sejumlah pertemuan ilegal
Dalam satu taklimat pada Rabu (8/5/2019) di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Sekretaris Jenderal Partai Kongres Sudan, Khalid Omer Youssef, menuduh MTC bermanuver untuk menghindari penyerahan kekuasaan eksekutif.
“Kami memiliki banyak pilihan, termasuk demonstrasi dan aksi duduk, selain rencana bagi kegiatan pembangkangan sipil,” kata Youssef.
Youssef menyebutkan meski lebih suka mencapai penyelesaian melalui perundingan dengan MTC jika Dewan tersebut dapat menerima keadaan secara sungguh-sungguh.
Partai konggres sudan bagian komponen di dalam aliansi Perubahan dan Kebebasan. Pada Selasa, MTC menolak rancangan usul yang diajukan oleh aliansi oposisi.
Baca juga : Demonstran perempuan di Sudan dibubarkan pasukan keamanan
Sudan kembali menuai protes kesulitan ekonomi
Protes kenaikan harga, negara bagian Sudan umumkan darurat
Anggota utama aliansi Perubahan dan Kebebasan, Medani Abas Medani, menyatakan penolak yang dilakukan MTC terhadap usul oposisi membuat rumit keadaan. Ia menggambarkan pernyataan MTC belum lama ini mengenai peran Hukum Syari’ah sebagai “upaya untuk mengalihkan peralihan perhatian dari masalah utama -yaitu, upaya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil”.
Medani menuduh MTC “melancarkan taktik rejim lama”. Ia juga menyatakan aparatur keamanan lama Sudan “masih menguasai negeri itu”.
Pada 11 April, militer Sudan mengumumkan “pencopotan” presiden Omar al-Bashir, setelah berbulan-bulan protes massa terhadap 30 tahun kekuasaannya.
MTC sekarang memimpin “masa peralihan” dua-tahun, dan selama itu MTC berjanji akan menyelenggarakan pemilihan presiden secara bebas. Namun, demonstran tetap berada di jalan guna menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan –dalam waktu secepatnya– kepada pemerintah sipil. (*)
Editor : Edi Faisol
