Papua No. 1 News Portal | Jubi
Khartoum, Jubi – Kudeta militer di Sudan pada Senin (25/10/2021) awal pekan ini mulai menimbulkan korban jiwa. Tercatat tujuh orang tewas serta 140 terluka dalam saat bentrok antara tentara dan massa yang memprotes kudeta tersebut.
Sedangkan pemimpin kudeta, Jenderal Abddel Fattah al-Burhan membubarkan Dewan Berdaulat, yang anggotanya berasal dari kalangan militer dan sipil. Dewan itu sebelumnya dibentuk untuk memandu Sudan menjadi negara demokratis setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan dari kekuasaan melalui gelombang demonstrasi dua tahun lalu.
Burhan menyatakan negara dalam keadaan darurat dan mengatakan angkatan bersenjata perlu menjaga keselamatan dan keamanan. Ia berjanji bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan pada Juli 2023 dan kekuasaan nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan sipil terpilih.
“Apa yang saat ini sedang dialami oleh negara ini adalah ancaman dan bahaya nyata terhadap para pemuda serta harapan bagi negeri,” kata Fattah.
Kementerian Informasi Sudan, yang masih setia pada Perdana Menteri Abdalla Hamdok, mengatakan di Facebook bahwa penentuan status negara dalam keadaan bahaya menurut UU peralihan hanya boleh dilakukan oleh perdana menteri.
Dengan demikian, Kementerian itu mengatakan tindakan militer tersebut merupakan aksi kejahatan karena Hamdok masih merupakan pemimpin yang sah.
Baca juga : Percobaan kudeta di Sudan berhasil digagalkan
Sudan usir pasukan Ethiopia dari perbatasan
Kuburan masal di Sudan ini tempat remaja Wamil dibunuh pada 1998
Hamdok adalah ahli ekonomi yang juga mantan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia ditangkap dan dibawa ke sebuah lokasi yang tak diungkapkan karena menolak mengeluarkan pernyataan mendukung pengambilalihan kekuasaan.
Kementerian Informasi mendesak semua pihak untuk melakukan perlawanan dan mengatakan ribuan orang sudah turun ke jalan untuk memprotes kudeta tersebut. Para karyawan bank sentral juga mengumumkan akan mogok kerja sebagai protes terhadap kudeta, kata Kementerian.
Kementerian Informasi menyebutkan bahwa pasukan militer telah menahan para anggota Dewan Berdaulat serta para pejabat pemerintah.
“Direktur pemberitaan televisi negara juga ditahan,” kata pihak keluarga.
Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas situasi di Sudan melalui pertemuan tertutup, kata beberapa diplomat.(*)
Editor : Edi Faisol
