Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jayawijaya, Papua, dr. Willy E. Mambieuw mengatakan, untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis, ada prosdur yang mesti dipenuhi pengungsi dari Kabupaten Nduga yang ada di Jayawijaya.

Katanya, prosedur itu mesti dipenuhi pengungsi yang tidak memiliki identitas sebagai warga Jayawijaya, karena berkaitan dengan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

Menurutnya, salah satu syarat warga dapat berobat gratis di rumah sakit, mesti terdaftar sebagai peserta Badan Penyelengara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kemudian ada rekomendasi atau rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat bawah semisal Puskesmas.

“Untuk pengungsi Nduga misalnya, ketika mereka sakit dan ke rumah sakit berarti mesti ada rujukan dari Puskesmas di Nduga, karena mereka bukan warga atau tidak memiliki identitas Jayawijaya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya, dr. Willy E. Mambieuw melalui panggilan teleponnya, Kamis (21/1/2021).

Katanya, untuk warga Nduga dan daerah semisal Lanny Jaya yang beridentitas Jayawijaya, dilayani secara gratis ketika berobat ke fasilitas kesehatan di sana.

“Yang tidak ber-KTP Jayawijaya, juga kami layani karena ada kerjasama dengan Pemkab Lanny Jaya. Biaya mereka ditanggung Pemkab Lanny Jaya lewat program Lanny Jaya sehat,” ujarnya.

Ia mengatakan, kuota anggaran BPJS Kesehatan Pemkab Jayawijaya pada 2019 silam telah terpenuhi 95 persen. Lima persen sisa, dipakai Pemkab Jayawijaya membiaya warganya yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Akan tetapi lanjutnya, kini kuota penggunaan anggaran BPJS di Jayawijaya kemungkinan sudah terpenuhi 100 persen.
Sebab pada 2020 lalu, Bupati Jayawijaya menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat mendatangi setiap kampung.

Mereka mensosialisasikan pentingnya warga memiliki identitas kependudukan, agar didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk mendapat layanan kesehatan gratis.
Sejak itu banyak warga Jayawijaya yang mengurus identitas kependudukan dan mendaftar sebagai peserta BJPS Kesehatan.

“Kalau kami mau biayai warga yang tidak beridentitas Jayawijaya, kami tidak punya anggaran. Mau ambil dari mana, nanti terjadi defisit anggaran dan jadi temuan. Bukannya kami tidak mau membantu pengungsi Nduga,” ucapnya.

Ia menambahkan, sejak 2019 silam Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan semua pembiayaan kesehatan diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Dengan sendirinya dana Otsus Kartu Papua Sehat yang selama ini diperuntukkan membiayai orang asli Papua, dialihkan ke BPJS Kesehatan dengan harapan semuan masyarakat Papua terdaftar sebagai peserta.

“Aturan ini kan berlaku nasional. Yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai warga suatu daerah misalnya di Jayawijaya tidak terdaftar sebagai peserta BPJS kan tidak dibiayai,” katanya.

Sehari sebelumnya, relawan untuk pengungsi Nduga di Jayawijaya, Raga Kogeya mengatakan kebanyakan pengungsi meninggal di lokasi pengungsian karena sakit.

Mereka enggan mendatangi fasilitas kesehatan, karena tidak memiliki biaya. Di antara mereka yang pernah berupaya mendapat layanan kesehatan secara gratis akan tetapi di tolak, karena bukan warga Jayawijaya.

“Rumah sakit bilang, kalau begitu mesti ada surat resmi dari Pemda Nduga ke Pemda Jayawijaya dan tembusannya ke rumah sakit,” kata Raga Kogeya.

Akan tetapi kata Raga Kogeya, hingga kini belum ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Nduga, bekerjasama dengan Pemerintah Jayawijaya agar pengungsi di sana dapat dilayani di faslitas kesehatan setempat.

“Jadi [sampai sekarang] kalau pengungsi berobat ke rumah sakit harus bayar. Bersalin juga begitu. makanya perempuan Nduga banyak melahirkan di rumah masing masing di lokasi pengungsian,” ucapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana