Papua No. 1 News Portal | Jubi
Dhaka, Jubi – Pemimpin Bangladesh, Jumat (27/9/2019), menyeru negara anggota PBB minta pertanggungjawaban teradap Myanmar yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya.
“Masyarakat internasional harus menjamin pertanggungjawaban buat pelanggar hak asasi manusia dan kekejaman yang dilakukan terhadap orang Rohingya di Negara Bagian Rakhiner,” kata Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, saat berbicara di Sidang Ke-74, Majelis Umum PBB di New York.
Berita terkait : Bangladesh kembali gagal pulangkan pengungsi Rohingya
Pengungsi Rohingya pilih mati jika kembali ke Myanmar
PBB sebut kondisi pengungsi Rohingya nyaris tak ada harapan
Sheikh Hasina, menyebut krisis Rohingya adalah masalah dalam negeri Myanmar, namun harus mewujudkan keinginan politik yang jelas bagi kembalinya orang Rohingya secara aman, berkelanjutan dan bermartabat.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Syeikh Hasina menyampaikan pernyataan di Bangladesh dan mengajukan usul empat poin guna menyelesaikan krisis Rohingya dan mempercepat proses pemulangan orang-orang yang dihukum.
Usul tersebut meliputi pembatalan Peraturan Kewarganegaraan Myanmar 1982, yang mendiskualifikasikan Rohingya dari warga negara sehingga mereka merasa yakin yakin bisa pulang.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah di Myanmar mengatur lawatan buat wakil Rohingya ke Negara Bagian Rakhine sehingga mereka bisa menilai apakah mereka akan setujuan untuk pulang.
Menurut Hasina tanpa kehadiran wakil internasional, orang Rohingya akan takut ditemani oleh petugas pemerintah Myanmar karena mengkhawatirkan keselamatan mereka.
Amnesty Internationl menyebutkan lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya, kebanyakan perempuan dan anak-anak telah menyelamatkan diri dari Myanmar dan menyeberangi ke dalam wilayah Bangaldesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim pada Agustus 2017.
Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah tewas, lebih dari 34.000 dilemparkan ke dalam api dan lebih dari 114.000 dipukuli oleh pasukan negara Myanmar, kata satu laporan dari Ontario International Development Agency (OIDA).(*)
Editor : Edi Faisol
