Papua No. 1 News Portal | Jubi
Ambon, Jubi – Pelaku bisnis perencana pernikahan atau Wedding Organizer atau WO di Kota Ambon, Provinsi Maluku, punya kiat strategi meminimalisasi risiko kerugian menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang diterapkan pemerintah setempat mulai 8 Juli 2021. Tercatat Pemerintah Kota Ambon mengumumkan PPKM Mikro, yang dampaknya sejumlah klien langsung mengundur jadwal pernikahan.
“Kami sudah langsung kena dampaknya,” kata pemilik EemJee Production, Yani Bin Umar, sebuah perusahaan bergerak di bisnis WO di Kota Ambon, Selasa, (6/7/2021).
Baca juga : Pemprov Papua akan terapkan PPKM mulai 1 Juli 2021
Rapat tertunda, penerapan PPKM di Papua baru akan diputuskan pekan depan
Ini alasan pemerintah perpanjang PPKM Jawa Bali
Untuk mengantisipasi potensi kerugian apabila sampai terjadi pembatalan pesanan, penyelenggara proaktif menawarkan solusi ke klien. Salah satu yang dilakukan memindahkan pesta pernikahan dari gedung ke rumah calon mempelai atau pihak keluarga.
“Ada (klien) yang menyiasati acara. Yang awalnya anggarannya agak besar, dekorasi lebih banyak dan lengkap, ‘disulap’ jadi dekorasi minimalis yang lebih kecil di rumah saja,” kata Yani.
Menurut dia penerapan PPKM di Ambon masih sedikit memberi ruang bagi pelaku usaha Wedding Organizer untuk bertahan hidup. Kuncinya adalah secepatnya beradaptasi dan berinovasi dengan situasi pandemi.
Meski begitu, ia mengakui penerapan PPKM akan berdampak pada penurunan yang cukup besar pada pendapatan. “Diperkirakan penurunan omzet itu bisa 30 sampai 40 persen dari sebelumnya,” ujar Yani menjelaskan.
Kini ia berusaha mempertahankan delapan pegawainya agar tetap bisa bekerja. Meski penerapan PPKM juga berimbas pada pendapatan pembawa acara (MC) pernikahan.
Seorang master ceremony MC di Kota Ambon, Zen Anwar, mengakui pesta pernikahan di Ambon merupakan ladang bisnis yang potensial karena budaya masyarakat setempat menganggap pesta yang meriah dan ramai adalah sebuah prestise.
“Tapi karena PPKM ini ada yang membatalkan acara, ada yang mengurangi acara dengan tidak gelar resepsi pernikahan dan hanya acara ijab kabul saja. Tentunya honor MC berkurang setengah, tapi itu lebih baik daripada tidak ada (pemasukan) sama sekali,” kata Zen Anwar.
Tercatat Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy pada Senin (5/7/2021) kemarin mengumumkan penerapan PPKM akan berlaku sejak tanggal 8 hingga 21 Juli 2021. PPKM mengatur pelaksanaan kegiatan pada area publik, seperti fasilitas umum, tempat hiburan, tempat wisata umum, atau area publik lainnya.
Khusus untuk kegiatan pernikahan dan organisasi lainnya, tidak diperkenankan dihadiri lebih dari 30 orang. Khusus untuk acara pernikahan dilarang untuk dilakukan resepsi yang mengundang kerumunan orang banyak.
“Saya sudah diberitahukan Penjabat Kepala Dispendukcapil bahwa pada Juli 2021 ada yang mendaftarkan pernikahan. Silahkan melakukan pernikahan, tetapi dilarang untuk menggelar resepsi. Jika ada yang keberatan, maka tidak akan dilayani administrasi pernikahan,” ujar Richard. (*)
Editor : Edi Faisol
