Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta Ginting menyatakan, apabila pemerintah yakin menang saat referendum digelar di Papua, mengapa hal tersebut tidak dilakukan.
Katanya beberapa waktu lalu Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menang saat referendum dilaksanakan di provinsi tertimur Indonesia tersebut.
Mahfud meyakini, sebagian besar rakyat Papua akan memilih tetap bersama Indonesia, ketimbang Papua merdeka atau menjadi negara sendiri ketika referendum digelar.
“Kalau pemerintah yakin. Mahfud MD yakin kalau diselenggarakan referendum pemerintah akan menang, kenapa tidak dilaksanakan. Malah meluas dengan melabeli teroris kepada TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat,” kata Surya Anta Ginting dalam diskusi daring, Jumat (27/08/2021) malam.
Menurut Surya Anta, pemerintah masa kini masih dalam paradigma Orde Baru (Orba). Tidak membuka cakralawa bahwa masalah Papua dapat diselesaikan apabila dilaksanakan referendum.
Ia pun berpendapat, Indonesia tidak mau melepas Papua menjadi negara sendiri, sebab ada dua alasan. Pertama, Papua merupakan adalah kantong keuangan elite elite Jakarta. Bahkan sampai ke aparat keamanan, mulai dari perwira hingga yang berpangkat paling bawah.
“Di PT Freeport, mereka (aparat keamanan yang ditugaskan di sana) punya dana tambahan dari Freeport di luar gaji pokok mereka,” ujarnya.
Alasan kedua menurutnya, kepentingan korporasi internasional sangat berkepentingan terhadap stabilitas politik. Hal itu dinilai akan menguntungkan stabilitas ekonomi mereka.
Ia berpendapat, eksploitasi sumber daya alam di Papua akan lebih menguntungkan korporasi internasional, kalau Papua tetap bersama Indonesia.
Katanya, setop bicara kalau Papua minta merdeka didukung Inggris, Amerika, Australia dan beberapa negara lainnya, itu tidak benar. Karena kepentingan mereka ada di Papua. Kepentingan internasional sangat besar terhadap keberadaan Papua bersama Indonesia.
“Papua ini ATM banyak orang, banyak negara, banyak perusahaan. Memperjuangkan Papua, kita tidak bisa membiarkan Papua berjalan sendiri. Kita harus pakai slogan, kalian tidak berjalan sendiri,” ucapnya.
Sementara itu, bekas Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais, Soleman B Ponto mengatakan, para pihak jangan mengatasnamakan rakyat Papua, untuk menuntut referendum. Sebab, tidak akan pernah terjadi lagi pemungutan suara ulang menentukan posisi Papua, lewat referendum.
“Tidak akan pernah ada pemungutan suara lagi. [Status Papua] sudah final, sudah selesai. Kita laksanakan saja Otsus. Jangan samakan Papua dengan Tim Tim (sekarang Negara Timor Leste),” kata Soleman Ponto.
Menurutnya, sebelum penentuan jajak pendapat di Timor Timor ketika itu, belum pernah dilaksanakan penentuan nasib sendiri di sana.
“Tim-Tim belum pernah penentuan nasib sendiri dan itu tercatat di PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Di Papua, sudah pernah dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Apapun hasilnya, mau dikatakan sah atau tidak tapi bagi PBB itu sah,” ucapnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia takkan mau mengalah dalam mempertahankan Papua.
“Lihat di Aceh, begitu keras, tapi pemerintah tidak mau mengalah dan hadirlah perjanjian Helsinki. Kalau di Papua kita masih berbicara dengan senjata, senjata takkan selesai masalah,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
