Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Yan Permenas Mandenas meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) benar-benar bekerja maksimal ketika melakukan audit di Papua.
Ia mengatakan, jika BPK dan BPKP benar-benar maksimal dalam melakukan audit, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah yang aksesnya sulit, seperti daerah pegunungan kemungkinan ada indikasi korupsi.
"Makanya selama ini kami minta BPK melakukan audit keuangan dan BPKP melakukan audit fisik secara benar. Bukan Asal Bapa Senang atau ABS," kata Yan P Mandenas, Senin (6/2/2017).
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Pemprov Papua dari hasil audit BPK dalam dua tahun terakhir dinilai belum tentu merupakan hasil sesungguhnya.
"Saya pikir dua tahun hasil audit BPK selalu WTP-WTP saja. Inikan hanya bunyinya. Isinya belum tentu WTP. Jadi ini WTP yang mana," ujarnya.
Ia tak sependapat jika ada yang menyebut anggaran untuk Papua selama ini terbatas atau minim. Jika melihat grafik perkembangan anggaran ke Papua sejak Otsus hingga kini, jumlahnya terus meningkat. Kini APBD Papua bisa mencapai Rp13 triliun. Dana infrastruktur Rp2 triliun. Dimasa-masa sebelumnya, APBD Papua paling besar Rp800 miliar.
"Dulu orang lain memimpin Papua, kita teriak beri kesempatan putra putri daerah. Kini putra putri daerah memimpin Papua dan menempati berbagai posisi strategis, malah rusak lagi. Saya setuju kalau Presiden Jokowi terus menyoroti pembangunan di Papua. Harus seperti itu," katanya.
Terpisah, legislator Papua lainnya, Orwan Tolli Wone mengatakan, hasil audit BPK yang memberikan WTP kepada Provinsi Papua sudah melalui mekanisme.
"Ada kriteria-kriteria yang dijadikan acuan penilai BPK. Tidak didapat begitu saja," kata Orwan. (*)
