Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia – PDI Perjuangan, DPR Papua menyatakan, suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua, tidak lagi menyisakan utang yang dapat membebani APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022.
Ketua Fraksi PDIP DPR Papua, Paskalis Letsoin mengatakan pihaknya berharap suksesnya pelaksanaan PON dapat diikuti pertanggungjawaban dan administrasi yang baik.
“Terlalu prematur kalau kita memberi penilaian negatif. Kami tetap berpandangan positif terhadap kerja-kerja semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX. Sukses PON mesti diikuti sukses administrasi dan akuntabilatas,” kata Paskalis Letsoin, Rabu (27/10/2021).
Fraksi PDIP DPR Papua mengapresiasi penyelenggaraan PON XX Papua dengan tiga suksesnya, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi atau pertanggungjawaban.
Paskalis menyatakan, pihaknya juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemprov Papua, pemerintah kabupaten/kota, PB PON, dan semua atlet dan masyarakat Papua.
“Sukses ini harus disadari telah membawa dampak ekonomis bagi masyarakat Papua. Sukses pelaksanaan PON XX Papua juga membuat kami, sebagai orang Papua merasa bangga dan tidak kehilangan muka di republik ini,” ujarnya.
Namun Fraksi PDIP berharap, sukses penyelenggaraan dan prestasi tidak membuat para pihak melupakan sukses administrasi dan akuntabilitas.
Berbagai hal mesti diselesaikan, di antaranya utang piutang dengan pihak ketiga, penyelesaian jasa panitia, official dan lainnya, serta penyelesaian venue venue yang belum tuntas pekerjaannya.
Penyelesaian honor jasa para pihak dalam pagelaran PON XX serta janji bonus bagi atlet.
“Kami harap hal itu dapat diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama, karena ini menyangkut tenaga manusia yang sudah digunakan,” ucapnya.
Adanya isu yang beredarnya tentang potongan honor jasa para pihak dan lainnya, Fraksi PDIP berharap itu tidak terjadi.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, terlaksananya PON XX di Papua, menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Di antaranya, kelanjutan pembangunan venue PON, status kepemilikan serta pertanggungjawaban pengelolaan venue venue PON.
Selain itu, pembinaan cabang olahraga dan atlet di Papua harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dengan begitu, saat penyelenggaraan PON 2024 mendatang dan seterusnya, Papua bisa menampilkan atlet yang berdomisili di tanah Papua, tanpa mesti mengontrak atlet luar Papua.
“Untuk pemeliharaan venue, kita juga akan minta perhatian pemerintah pusat. Kami apresiasi dan berterimakasih PON sudah terlaksana. Namun sukses itu jangan meninggalkan masalah ” kata Wakil Ketua DPR Papua itu.
Bendahara Fraksi PDIP DPR Papua, Mega Nikijuluw menambahkan, kini yang perlu menjadi perhatian Pemprov Papua adalah venue di empat klaster.
Apakah pengelolaan venue dan perawatannya akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota atau seperti apa.
“Misalnya, Pemprov Papua mengelola Stadion Lukas Enembe, mungkin venue venue lain diserahkan ke kabupaten/kota agar pengelolaannya lebih baik. Mesti segera ada langkah yang diambil,” kata Mega Nikijuluw. (*)
Editor: Edho Sinaga
