Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Eks tahanan politik atau Tapol Papua, Alexander Gobay meminta mahasiswa Papua terlibat dalam menentukan nasib dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua ke depan.
Ia mengatakan, mahasiswa sebagai agen perubahan mesti bersikap independen memberikan solusi dan pandangan kepada para pengambil kebijakan, didasari kajian ilmiah.
Pernyataan ini dikatakan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (BEM USTJ) itu, melalui panggilan teleponnya, Senin (27/7/2020).
“Kini nasib [pemberian dana] Otsus untuk Papua menuai pro-kontra. Tidak hanya dikalangan masyarakat, juga pada tataran pemangku kepentingan di Papua,” kata Alexander Gobay.
Ia menyarankan BEM se-Papua duduk bersama membicarakan terkait dana Otsus Papua itu, dan melakukan kajian ilmiah berdasarkan kondisi nyata selama 20 tahun Otsus diberlakukan di Papua.
Menurutnya, salah satu semangat Otsus adalah menjadikan orang Papua tuan di negerinya sendiri. Peningkatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Akan tetapi selama ini semangat Otsus itu belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Situasi inilah yang membuat berbagai pihak menolak wacana perpanjangan dana Otsus Papua setelah 2021.
“Kami dari BEM USTJ menyarankan beberapa hal, selain perlunya keterlibatan mahasiswa melakukan kajian ilmiah,” ujarnya.
Saran itu di antaranya, agar Otsus dievaluasi secara detail dari berbagai aspek.
Selain itu, meminta Majelis Rakyat Papua mengundang pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, aktivis dan mahasiswa untuk bersama membahas keberhasilan dan kegagalan Otsus.
“Dalam Evaluasi Otsus, penting mengudang organisasi [yang dianggap sayap] kiri dan lembaga pemerintahan membicarakan tentang Otsus,” ucapnya.
Sementara itu, MRP mengajak seluruh komponen rakyat Papua bekerjasama mengevaluasi implementasi Otsus Papua dengan cara menggalang dukungan semua pihak.
“Kalau tidak berhasil katakan tidak, kalau berhasil, katakan berhasil, kita sampaikan secara satun, secara ilmiah dan terakhir harus ada data,” kata ketua MRP, Timotius Murib kepada redaksi Jubi, Jumat (24/07/2020).
Kata dia, apa pun hasil evaluasinya, harus diperkuat dengan bukti-bukti yang membuktikan pernyataan dan sikap atas evaluasi. Kalaupun gagal, harus dibeberkan sejumlah fakta kegagalan itu, dan jika berhasil juga harus disertai bukti.
Menurutnya, MRP sudah membentuk empat tim yang melibatkan akademisi. Empat tim terdiri dari empat prioritas perhatian pembangunan otonomi khusus Papua. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan hingga infrastruktur. (*)
Editor: Edho Sinaga
