Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – DPRD Nabire bakal meminta pertanggungjawaban pemerintah setempat dalam menanggulangi banjir dan kebakaran. Mereka akan mengevaluasinya dengan memanggil pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nabire.
“Kami akan mengevaluasi pertanggungjawaban anggarannya. Informasinya selama ini sangat tertutup sehingga kami baru bisa mengetahuinya pada saat (penyampaian) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati 2019,” kata anggota DPDR Nabire Sambena Inggeruhi, Kamis (5/11/2020).
Inggeruhi mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nabire diketahui mengelola anggaran daerah sekitar Rp117 miliar pada tahun ini. Sekitar Rp18 miliar, di antaranya dianggarkan untuk pembangunan jaringan irigasi, rawa dan pengairan, termasuk bendungan di Yaro 2.
“(Proyek) bendungan tidak dikerjakan padahal sudah dianggarkan. Setelah mengunjungi lokasi banjir, kami bersepakat mengevaluasi dan memanggil instansi teknis untuk mempertanyakan hal tersebut,” kata Inggeruhi.
Dia menyesalkan terjadinya banjir di Yaur karena distrik tersebut menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar di Nabire. Perusahaan perkebunan kelapa sawit setempat setiap tahun, menurutnya menyumbang hampir Rp8 miliar kepada kas negara dan dana bagi hasil daerah. Kontribusi pendapatan lain dari Yaru ialah dari sektor perikanan dan kehutanan.
“Akan tetapi, sungai mereka tidak pernah dinormalisasi sehingga masyarakat menyoroti (menuding) perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab banjir. Karena itu, saya meminta Pemerintah Kabupaten Nabire mengaudit (penerimaan dan pengelolaan) dana bagi hasil dari perusahaan tersebut,” jelas Inggeruhi.
Aten Madai, sejawat Inggeruhi di DPRD Nabire juga mendesak pemerintah setempat segera mengatasi persoalan banjir. “Dinas PUPR dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) harus serius mengatasi banjir di Yaro dan Wami. Mereka mesti mencari tahu permasalahan sebenarnya sehingga bisa segera ditangani.” (*)
Editor: Aries Munandar
