Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Guna menyikapi konflik yang berkepanjangan di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar melakukan dialog damai dengan organisasi perjuangan kemerdekaan Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Se Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Papua, Turius Yigibalom. Katanya , para anggota DPR Papua dan Papua Barat serta DPRD Kabupaten/Kota se Papua dan Papua Barat telah gelar pertemuan dengan Pemerintah Pusat selama dua hari, Senin- Selasa , 23-4 September 2019.
“Kami sudah lakukan pertemuan di Jakarta bersama Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden, Wiranto,Menkopolhukam dan Tjahjo Kumulo, Mendagri. Jadi pertemuan ini kami menawarkan sejumlah solusi soal Papua, salah satunya Presiden Jokowi harus buka dialog dengan ULMWP. Itu agar supaya mengetahui masalah intinya,” ujar Turius Yigibalom kepada Jubi melalui keterangannya, Selasa, (24/9/2019).
Ia mengatakan, jika permintaan itu tidak dilakukan maka pihaknya meyakini akan terus ada korban berjatuhan dan konflik yang berkepanjangan. “Ini solusi tepat yang kami tawarkan, maka ini harus ada perhatian,” katanya.
“Pokok-pokok pikiran yang harus dibicarakan dengan ULMP dan perlu lakukan evaluasi UU Otsus. Karena semua persoalan yang terjadi di tanah Papua ini berawal dari keinginan pisah dengan Indonesia dan Otsus,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan isu pemekaran yang diminta oleh oknum tertentu beberapa waktu lalu,harus melakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan semua elemen termasuk masyarakat.
“Jangan asal memberikan pemekaran kabupaten dan provinsi di Papua, jangan sampai ada perebutan wilayah harus ada kajian agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ucapnya.
Ferdinando Solossa, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat mengatakan, dialog antara Pemerintah Pusat dan pimpinan organisasi yang berseberangan di tanah Papua, pasti akan meredam konflik.
“Jadi harus ada kelompok independen yang memfasilitasi sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita. Sehingga hasil yang dicapai dari dialog itu adalah benar-benar secara komprehensif dan merespon apa yang menjadi harapan semua pihak,” kata Solossa.
Ia melihat pada proses dialog antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditengahi oleh Finlandia. Saat itu, dialog bisa berjalan ditengahi oleh satu pihak independen yang dipercaya kedua belah pihak.
“Bahwa dialog harus dilakukan secara bertahap, tanpa mengandalkan pendekatan militer. Pemerintah Indonesia bisa menyampaikan poin apa saja yang menjadi harapan mereka. Juga pihak ULMWP bisa sampaikan apa yang diinginkan,” katanya. (*)
Editor: Syam Terrajana
