DPR Papua jangan hanya jadi lembaga penampung aspirasi

Suasana hearing publik anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan perwakilan wilayah adat Mamta, Piter Kwano dengan warga Kampung Hyansip, Yansu dan Pupehabu, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura pada Jumat (11/10/2019) - Jubi/Arjuna Pademme.
Suasana hearing publik anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan perwakilan wilayah adat Mamta, Piter Kwano dengan warga Kampung Hyansip, Yansu dan Pupehabu, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura pada Jumat (11/10/2019) – Jubi/Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Salah seorang tokoh adat Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Gasper Tegai meminta DPR Papua tidak hanya sebatas lembaga penampung aspirasi.

Read More

Hal itu dikatakan Gasper Tegai saat hearing publik yang digelar anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan perwakilan wilayah adat Mamta, Piter Kwano dengan masyarakat Kampung Hyansip, Yansu dan Pupehabu, Distrik Kemtuk Gresi di para-para adat Kampung Yansu pada Jumat (11/10/2019).

“DPR mesti melihat setiap masalah yang terjadi dan mengkoordinir aspirasi masyarakat,” kata Gasper Tegai.

Menurutnya, jika ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, DPRD kabupaten/kota dan provinsi mesti memfasilitasi agar masyarakat menyampaikan aspirasinya sesuai mekanisme dan tidak jatuh korban.

“DPR itu perwakilan rakyat dari daerah. Sekarang ada berbagai kejadian di Papua, banyak orang asli Papua meninggal di tanahnya sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Katanya, kondisi sarana jalan di wilayah tersebut belum sepenuhnya layak. Padahal dari periode ke periode, masyarakat setempat juga memberikan hak suaranya saat pemilihan legislatif, bupati, gubernur hingga presiden.

“Kami menggunakan hak suara kami dalam setiap pemilihan legislatif, bupati, gubernur dan presiden untuk kepentingan pembangunan,” ucapnya.

Anggota DPR Papua, Piter Kwano membenarkan apa yang dikatakan Gasper Tegai. Menurutnya, anggota DPR khususnya dari partai politik dipilih rakyat beberapa kabupaten di setiap daerah pemilihan untuk mewakili mereka bersuara di lembaga dewan. Untuk itu, para anggota DPR mestinya selalu turun ke daerah pemilihannya mendengar aspirasi masyarakat.

“Kalau kami 14 orang di DPR Papua, melalui mekanisme pengangkatan diutus masyarakat adat setiap wilayah adat dari lima wilayah adat di Papua. Untuk itulah hari ini saya bertemu masyarakat adat di sini mendengar keinginan mereka,” kata Piter Kwano. (*)

Editor: Edho Sinaga

Related posts

Leave a Reply