Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jayapura sedikitnya ada delapan ribu lebih masyarakat di wilayah setempat yang telah mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2018.
"Tahun ini kami belum mendapatkan lokasinya, sementara kami sedang mencari. Kami belum dapat datanya dari pusat, mungkin jumlahnya hampir sama dengan 2018," kata Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Irawadi ketika ditemui di Yoka, Distrik Heram, Kamis (24/1/19).
Lanjut Irawadi, penerima PKH dikelompokkan menjadi 19 lokasi, yang dibentuk dalam elektronik warung kelompok usaha bersama (E-Warung Kube), untuk menyediakan paket non tunai seperti beras, minyak goreng, gula pasir, terigu, dan telur.
"Selama ini penerimanya secara tunai melalui kantor pos. Tahun ini, setiap penerima PKH diubah dari tunai menjadi non tunai yang bekerja sama dengan Bank BNI Cabang Jayapura," ujar Irawadi.
Menurut Irawadi, setiap warga yang berhak terdata dalam penerima PKH adalah warga yang benar-benar kurang mampu, dan difasilitasi dengan kartu elektronik yang berfungsi untuk mengambil barang yang sudah ditetapkan dalam E-Warung Kube.
"Satu kepala keluarga disesuaikan dengan komponen kepesertaan, misalnya, kalau ada anaknya mulai dari bayi, SD, SMP dan SMP, maka mendapatkan Rp2 juta lebih," jelas Irawadi.
Irawadi mengakui, PKH yang merupakan program dari Kementerian Sosial Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di wilayah Kota Jayapura.
"Pendamping PKH kami ada 54 orang, yang selalu memberikan penguatan dan sosialisasi secara langsung kepada keluarga penerima manfaat," kata Irawadi.
Agar menghindari adanya kecurangan, Irawadi mengaku, selalu melakukan pengawasan agar memberikan kesempatan kepada warga yang belum mendapatkan pelayanan.
"Pendataan dilakukan by name by address. Kalau ada data dari pusat, kami melakukan verifikasi kembali untuk memastikan kebenarannya agar program PKH ini benar-benar tersalurkan kepada warga," tutur Irawadi.
Di tempat yang sama, seorang pekerja sosial asal Kabupaten Mappi, Sakalias Hera mengatakan, program PKH dibutuhkan warga karena ada warga ekonominya yang lemah.
"Warga ekonomi lemah tentunya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk menopang kebutuhan hidup walau pemberian PKH hanya dilakukan tiga bulan sekali," jelas Hera. (*)
