Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
TIDAK terlaksananya pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan Papua dan berkaca pada Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Asmat dan yang terbaru pelayanan kesehatan di Kabupaten Nduga yang terhenti sejak beberapa bulan terakhir membuat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay bereaksi.
Giyai mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga dan jajarannya untuk memberikan laporan terkini tentang pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
“Saya akan panggil mereka, masyarakat harus mendapatkan hak sulung mereka (pelayanan kesehatan) dan itu harus, kalau tidak mereka sudah melanggar undang-undang yang berlaku di negara ini, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya kepada Jubi di Jayapura, Selasa, 15 Januari 2019.
Giyai mengatakan jika ada petugas kesehatan yang lalai atau tidak menjalankan tugas hingga berbulan-bulan sudah selayaknya diusulkan untuk dipecat.
“Tugas mereka untuk melayani masyarakat, kenapa mereka pergi meninggalkan tugasnya, ini harus bisa dijelaskan oleh Kadinkes Nduga,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta kepada para bupati untuk turut andil menyelamatkan masyarakatnya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik.
“Bupati jangan hanya tinggal diam, harus ada kebijakan dan jangan membiarkan kadisnya bekerja sendiri, kasihan,” katanya.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Nduga, Yek Lokbere, meminta Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Dinas Kesehatan Papua membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga untuk mengaktifkan kembali pelayanan kesehatan.
“Banyak petugas kesehatan yang meninggalkan Nduga akibat kejadian tersebut untuk itu saya meminta kepada Dinkes Papua untuk bertindak agar pelayanan kesehatan di wilayah Nduga berjalan kembali, karena ada beberapa masyarakat yang butuh penanganan medis pasca kejadian,” tulis Lokbere, di lembar form pengaduan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Rabu, 9 Januari 2019.
Selain itu, Lokbere meminta agar pelayanan kesehatah tidak hanya fokus kepada Distrik Mbua, tetapi juga terhadap Distrik Yigi dan 30 distrik lainnya yang ada di Kabupaten Nduga.
“Saya sampaikan apresiasi Gubernur Papua sudah memberikan bantuan berupa makanan kemarin, tetapi kami juga butuh pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Minta TNI-Polri tidak mengawasi berlebihan
Giyai juga meminta aparat kemanan, TNI dan Polri, yang berada di lokasi konflik bersenjata di Nduga untuk tidak melakukan pengawasan yang berlebihan ketika petugas kesehatan melakukan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman Papua tersebut.
“Ada yang menarik dari pelayanan kesehatan di Kabupaten Nduga lalu, mereka (tim kesehatan) dilepas saja ke distrik untuk melakukan pelayananan kesehatan atau tim kemanusian sesuai dengan profesinya yang dijamin oleh undang-undang internasional, artinya, jangan ada pihak aparat keamanan yang mendampingi tim kesehatan tersebut dalam melakukan pelayanan,” kata Giyai.
Sebab, kata Giyai, dengan adanya aparat kemanan dalam misi pelayanan kesehatan tersebut mengakibatkan banyak masyarakat enggan untuk memeriksakan dirinya kepada petugas kesehatan.
“Ada kecurigaan dari masyarakat terhadap tim medis yang dikirim tersebut, akibatnya pelayanan kesehatan tidak maksimal,” ujarnya.
Namun ia tidak menyalahkan TNI dan Polri, karena para petugas keamanan tersebut melakukan prosedur tetap (protap) dari para pimpinannya untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap para petugas medis tersebut dari gangguan atau ancaman dari kelompok-kelompok tertentu.
“Itu memang benar, tapi saya berharap pihak aparat keamanan tersebut bisa menjaga jarak, ini harapan saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.
Sebelumnya, anggota tim medis yang tergabung dalam tim kemanusiaan Provinsi Papua, Elianus Tabuni, mengaku hambatan yang dialami selama pelayanan selain letak geografis yang sulit dan cuaca yang dingin, masyarakat yang datang berobat sempat tidak mempercayai mereka yang datang.
“Mungkin karena masyarakat masih trauma sehingga mereka sempat meragukan kami yang datang, apa benar ingin melakukan pelayanan kesehatan atau tidak,” kata Tabuni.
Dikatakan, tim yang diturunkan Gubenur Papua untuk melakukan pelayanan kesehatan pasca penembakan di Kabupaten Nduga berjumlan 16 orang yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat kesehatan ditambah dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga.
Pelayanan selama tiga hari itu hanya di tiga titik, yaitu di Mbua, Dal, dan Mbulmu Yalma. Ditambah satu tempat di Distrik Ilekma, Jayawijaya karena banyak masyarakat yang mengungsi ke Wamena. (*)
