Janji itu akan direalisasikan usai masa peralihan yang akan berlangsung selama maksimum dua tahun.
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Khartoum, Jubi – Kepala dewan militer Sudan yang baru menyatakan akan membentuk pemerintahan sipil setelah konsultasi dengan pihak oposisi. Janji itu akan direalisasikan usai masa peralihan yang akan berlangsung selama maksimum dua tahun.
Namun janji itu dilawan oleh para pemerotes tetap menekan bagi perubahan cepat setelah penggulingan otokrat Presiden Omar al-Bashir yang sudah lama berkuasa.
Dalam pidato pertama yang disiarkan televisi, Pimpinan dewan jenderal Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, membatalkan larangan keluar rumah pada malam hari dan memerintahkan pembebasan semua tahanan yang dipenjara berdasarkan undang-undang darurat yang diberlakukan Bashir sebelum ia digulingkan.
Berita terkait : Oposisi Sudan tolak kudeta militer pengulingan Presiden Omar al-Bashir
Polisi Sudan bubarkan sejumlah pertemuan ilegal
Demonstran perempuan di Sudan dibubarkan pasukan keamanan
Dalam pertemuan antara dewan militer transisi itu dan koalisi kelompok-kelompok oposisi, termasuk penyelenggara protes. “Para pengunjuk rasa menuntut warga sipil dimasukkan ke dalam dewan,” kata para pegiat oposisi yang diberitahu mengenai pertemuan tersebut.
Mereka akan menyerahkan nama-nama anggota yang diusulkan pada Minggu hari ini. “Dewan militer juga berjanji akan menghapus semua undang-undang yang membatasi kebebasan,” kata para aktivis menjelaskan.
Penyelenggara kelompok utama, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), mengatakan tanggapan dewan itu belum memuaskan dan menyerukan protes-protes dilanjutkan.
SPA mengatakan di antara tuntutan kuncinya merestruktur Dinas Keamanan dan Intelijen Nasional (NISS) yang kuat di negara itu, pembubaran pasukan milisi yang beroperasi di bawah Bashir dan penangkapan semua pemimpin korup yang terlibat dalam kejahatan terhadap warga negara.
“Sudah ada tuntutan jelas dan jika tidak dipenuhi, tak ada jalan keluar kecuali menyatakan penolakan penuh (langkah-langkah dewan tersebut),” kata SPA yang mendesak warga negara melanjutkan aksi duduk di luar Kementerian Pertahanan.
Baca juga : Sudan kembali menuai protes kesulitan ekonomi
Protes kenaikan harga, negara bagian Sudan umumkan darurat
Bashir digulingkan pada Kamis, (11/4/2019) setelah protes massal berlangsung selama berbulan-bulan akibat kenaikan harga makanan, tingkat pengangguran yang tinggi dan peningkatan penindakan selama dia memerintah tiga dekade. (*)
Editor : Edi Faisol
