Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sekretaris Umum Dewan Adat Papua atau DAP, Leo Imbiri berpandangan, berbagai stigma yang diberikan pemerintah terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM), merupakan cara negara menghindari penyelesaian akar masalah Papua.
Misalnya menstigma OPM sebagai separatis, kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan yang terbaru adalah wacana mengategorikan OPM sebagai kelompok terorisme.
Ia mengatakan, kampanye anti terorisme dengan gampang digunakan negara untuk kepentingannya dan korporasi. Misalnya kepentingan kapitalis oleh Amerika, isu terorisme digunakan membungkam perlawanan terhadap kebijakan yang menindas.
“Menurut saya, stigma pemerintah terhadap OPM adalah salah satu cata pemerintah untuk tidak menyentuh akar masalah Papua,” kata Leo Imbiri dalam Launching dan Diskusi Buku “Tindakan Politik Bagi Papua: Relevansi Pemikiran Hanna Arendt.”
Diskusi yang digelar Sekretariat Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua ini berlangsung daring, Jumat (9/4/2021).
Baca juga:Kebijakan kontraproduktif pemerintah takkan selesaikan masalah Papua
Leo Imbiri menegaskan ia menolak jika OPM dikategorikan kelompok terorisme. Sebab perlawanan yang dilakukan salah satu sayap politik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) itu adalah perlawanan terhadap penindasan.
“Tak ada orang yang mau ditindas. Apa yang dilakukan OPM mesti dilihat dalam bentuk hak hak orang asli Papua,” ujarnya.
Katanya, sebutan KKB dan lainnya merupakan pelabelan terhadap OPM yang diberikan pemerintah. Sedangkan sebutan OPM merupakan kerangka pandangan orang asli Papua. Sebab orang asli Papua memiliki kesadaran bersama mengenai penindasan yang dialaminya.
“Penindasan dan memoria passionis itu, membangun kesadaran orang asli Papu bahwa kami sedang dijajah. Itu juga ada dalam pikiran generasi muda Papua kini,” ucapnya.
Akademisi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Jayapura, Pastor Niko Syukur Dister mengatakan, tak masuk akal apabila TPNPB dicap sebagai teroris.
Katanya, melabeli salah satu kelompok sebagai terorisme mesti disetujui dunia internasional. Tak bisa hanya satu negara.
“Banyak negara berpendapat posisi orang asli Papua ingin bebas dari penjajahan dan pelanggaran HAM,” kata Pastor Niko Syukur Dister.
Menurutnya, negara negara itu pasti tak akan setuju jika pejuang kemerdekaan atau TPNPB dan OPM disebut terorisme. (*)
Editor: Edho Sinaga
