Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Adolfina Dimara dan Yonas Nusy bertemu Kepala Bidang Sumber Daya Manusia di Badan Kepegawaian Derah Kabupaten Merauke, Stevanus Balagaize, Selasa (4/6/2019).
Pertemuan kedua pihak membahas terkait verifikasi data tenaga honorer kategori dua (K2) di kabupaten itu. BKD Kabupaten Merauke diminta melakukan verifikasi data honorer K2 di kabupaten itu sebelum diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi untuk diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara tanpa melalui tes.
“Pihak BKD Kabupaten Merauke merespons baik apa yang kami sampaikan. BKD Merauke siap melakukan verifikasi data honorer K2 di wilayahnya,” kata Adolfina Dimara, Rabu (5/6/2019).
Sebelum bertemu Kepala Bidang SDM BKD Kabupaten Merauke, terlebih dahulu Adolfina Dimara dan rekannya Yonas Nusy berdiskusi dengan Bupati Merauke, Frederikus Gebze membahas rencana pengangkatan honorer K2 di Papua tanpa tes.
Pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai CASN tanpa tes disepakati dalam rapat bersama perwakilan DPR Papua, perakilan Majelis Rakyat Papua, perwakilan honorer K2, Staf Khusus Presiden dan Dirjen SDM Kemenpan RB di Jakarta, 10 Mei 2019.
Bupati Merauke menurut Adolfina Dimara, merespons baik upaya itu dan meminta BKD Merauke mendata semua tenaga honorer K2 di Merauke.
“Bupati meminta BKD agar semua tenaga honorer K2 yang benar-benar mengabdi di semua instansi di Pemkab Merauke didata. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini karena beliau memahami masalah tenaga honorer K2 selama ini,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Yonas Nusy yang mewakili DPR Papua saat pertemuan bersama di Jakarta mengatakan sebelum data tenaga honorer K2 diserahkan ke Menpan RB, terlebih dahulu dilakukan verifikasi tenaga honorer K2 di seluruh Papua. Verifikasi dilakukan oleh BKD provinsi dan BKD setiap kabupaten/kota agar 12.400 lebih tenaga honorer K2 di Papua, semua terakomodir dalam data yang akan diserahkan ke Kemenpan RB nantinya.
“Honorer K2 di Papua sebanyak 12.400 lebih. Jumlah ini mesti diverifikasi lagi. Verifikasi juga bertujuan mengantisipasi kemungkinan ada tenaga honorer siluman yang disisipkan pihak tertentu dalam data yang akan diserahkan ke Menpan RB,” kata Nusy. (*)
Editor: Angela Flassy
