Bermasalah, data 86.485 penerima bantuan iuran BPJS di Nabire

BPJS Kesehatan Papua
Ilustrasi kantor BPJS Kesehatan - Jubi/Istimewa.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Data kependudukan 86.485 Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Nabire dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nabire. Pasalnya, Nomor Induk Kependudukan para Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan itu  bermasalah.

Hal itu dinyatakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Nabire, Dyah Susanti. Dyah menyatakan data puluhan ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) itu harus divalidasi ulang. “Sehingga, yang bersangkutan bila berobat ke rumah sakit bisa terlayani dengan baik sebab datanya valid,” ujar Susanti di ruang kerjanya. Jumat (13/11/2020).

Read More

Dyah menyatakan validasi itu nantinya akan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Nabire. Jika seorang PBI sudah tidak ada lagi, maka bantuan iuran yang telah dianggarkan dapat dialihkan kepada PBI iuran yang baru. Dengan demikian, penambahan PBI itu tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Nabire.

“Maka ambillah kesempatan itu dengan cara validasi. Sebab bisa saja kemungkinannya ada ASN yang masih memegang kartu PIB. Kalau memang keberadaannya ada, harus diperbaiki, kan kasihan,” lanjutnya.

Baca juga: Ada sisa kuota 97 ribu BPJS Kesehatan di Nabire

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nabire, Yermias Mote mengakui ada beberapa Nomor Induk Kependudukan (NIK) PBI yang tidak terhubung dengan data kependudukan. Menurut Mote, hal itu terjadi karena data kependudukan tidak dimutahirkan, atau kekeliruan dalam pengurusan awal.

Mote menyatakan pihaknya akan memperbaiki NIK Penerima Bantuan Iuran yang bermasalah itu. Menurutnya, Dispenduk Capil juga telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memvalidasi data kependudukan setiap Penerima Bantuan Iuran.

Menurutnya, akurasi data pada awal kepengurusan dokumen kependudukan akan menentukan akurasi NIK. “Jadi kami ingatkan agar diawal pengurusan dukumen kependudukan,jangan samapi data yang disampaikan salah atau keliru. Intinya kami akan berupaya, sebab sudah ada kerjasama dengan BPJS guna pemutahiran data,” ujar Mote.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Related posts

Leave a Reply